Tembilahan, (puterariau.com)
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Andang Yudiantoro SH MH mengatakan pihaknya secara khusus akan menyoroti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 ini.
"ASN akan menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2018 ini, jangan sampai mereka ikut berpolitik praktis atau ikut berkampanye untuk ikut memenangkan salah satu calon, salah satunya seperti yang terjadi pada saat deklarasi pasangan calon beberapa waktu lalu" ujarnya.
Andang menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 29 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa "Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
"Aturan selanjutnya yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negara sipil yang menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah," tegas Andang.
Menurut Andang, larangan dukungan terhadap calon yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
"Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat juga termasuk didalam larangan," paparnya. (zidni/beni/pr)
