Jakarta, (puterariau.com)
Bupati Indragiri Hilir HM Wardan bertekad untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah.
"Pola lama ini memang sering ditemui dalam pengelolaan APBD, baik oleh Bupati, Wali Kota maupun Gubernur termasuk juga di Kabupaten Inhil. Misalnya, kalau ada anggaran Rp.1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas yang digunakan sebagai sebuah kebijakan dalam politik anggaran,” ujar Bupati seusai pertemuan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).
Senada dengan Presiden, Bupati menilai bahwa penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur.
Setelah ini, Bupati juga berencana untuk melakukan pendekatan dengan DPRD Inhil agar dapat menyetujui program-program yang diajukan.
"Dengan DPRD selaku mitra strategis Pemkab, harus dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif dalam upaya meminta persetujuan atas segala program pembangunan yang diajukan. Saya harap mereka (DPRD Inhil, red) mau dan bisa mengerti," kata Bupati.
Hilirisasi Kelapa Mampu Ciptakan Industri Padat Karya
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menghimbau para pemimpin daerah untuk memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, Bupati berniat untuk lebih gencar dalam penggalakan program pada sektor perkebunan kelapa rakyat dengan langkah hilirisasi kelapa guna menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Langkah hilirisasi kelapa dinilai akan mampu menciptakan industri yang padat karya sekaligus menjadi 'lokomotif' perekonomian masyarakat dan daerah.
"Pengembangan industri kelapa sebagai industri padat karya, seperti yang kita ketahui bersama telah lama dilakukan di Kabupaten Inhil. Langkah konkret yang kita ambil dalam upaya pengembangan ini, salah satunya dengan cara mendatangkan investor, baik investor domestik maupun investor dari luar negeri," kata Bupati.
Melalui industrialisasi kelapa oleh para investor nanti, Bupati memprediksi akan tercipta lapangan pekerjaan yang sangat luas, khususnya bagi masyarakat tempatan sehingga kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan sebagai sebuah problema klasik akan dapat teratasi.
"Konsepsi ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ketika sejumlah investor telah menanamkan modalnya untuk pengenbangan industri berbasis kelapa, maka tenaga kerja lokal akan bisa terserap dan berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran karena sektor ini merupakan industri padat karya," urai Bupati.
Sebelumnya, berkenaan dengan persoalan perekonomian, Presiden berpesan agar para pemimpin daerah memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di daerahnya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Daerah-daerah itu, antara lain adalah Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Ketiga kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan nikel dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.
“Sering kepala daerah tidak melihat inflasi dari waktu ke waktu. Hati-hati masalah inflasi. Bapak, Ibu boleh senang di Kabupaten Mimika (pertumbuhan ekonomi) 12 persen, tapi kalau inflasinya 15 persen tidak ada artinya. Hati-hati dengan inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembako,” terang Presiden.
Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, antara lain Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, Kota Cilegon 4,3 persen.
“Semuanya sudah di bawah 10, ini bagus,” ucap Presiden. Artinya kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah masing-masing.
Untuk diketahui, inflasi di Indonesia di tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, artinya terus turun. “Tahun 2017 perkiraan kita mungkin 3,7-3,8 persen, artinya masih di bawah 4 persen,” ucap Presiden. (beni/adv)
