PWRI Riau Lakukan Penggalangan Dana Untuk Korban Gempa Di Lombok

Posted by On Thursday, August 16, 2018


Pekanbaru,  (puterariau.com)

Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Riau melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dilanda musibah gempa bumi berkekuatan 7 SR pada Minggu lalu (5/8/2018).

Penggalangan donasi bantuan itu dilakukan di bawah koordinasi DPD PWRI Riau melalui Bank Rakyat Indonesia. 

Menurut Ketua DPD PWRI Riau, Hj. Raja Susi Dewi Yanti SS MM, penggalangan bantuan tersebut sudah mulai dilakukan di hari ini. Posko penggalangan dana Peduli Umat Bencana Gempa di Lombok di Kantor DPD PWRI Riau, Jalan Hang Tuah No 69 Sail, Pekanbaru.

"Kita berkordinasi dengan beberapa instansi dan juga pihak swasta," kata Raja Susi saat dikonfirmasi Putera Riau saat acara pembukaan posko penggalangan dana Gempa Lombok, Rabu lalu (15/8/2018).

Raja Susi mengatakan bahwa pada prinsipnya semua tahu, bahwa Lombok, NTB baru saja diguncang gempa yang lumayan dahsyat. Oleh karenanya, sebagai sesama anak bangsa, sudah sepatutnya  berbagai pihak mengulurkan tangan memberi bantuan dan salah satunya hari ini sebagai wujud kepedulian, DPD PWRI Riau melakukan penggalangan dana.

"Saya pikir secara universal kita hidup di bumi yang sama. Ketika ada yang terkena musibah, kita wajib untuk saling membantunya," kata Raja Susi.

Bantuan yang akan digalang ini, tidak hanya berupa dana saja, melainkan sembako, pakaian dan perlengkap lainnya yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara di Lombok.

"Saat ini kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Riau untuk turut serta membantu saudara-saudara kita di Lombok. Setelah bantuan ini nanti terkumpul, akan kita serahkan kepada pihak berwenang di Lombok," ungkap Raja Susi.

Penyaluran dana bisa langsung mendatangi Posko penggalangan dana Gempa Lombok di Kantor DPD PWRI Riau atau menghubungi panitia di nomor hp. 0823-8753-6003 atau ke nomor hp. 0812-7736-1440. Bantuan kita sangat diharapkan mereka yang saat ini terkena musibah. (fadil) 

Melenceng Dari Amanah UU Pers, Sekber Pers Nasional Somasi Dewan Pers

Posted by On Wednesday, August 01, 2018


Jakarta, (puterariau.com)

Dinilai bertindak di luar batas kewenangan, Ketua Dewan Pers Yosep Adhi Prasetyo, disomasi oleh Ketua Sekber Pers Indonesia dan juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( PWRI ) Suriyanto PD, Sekretaris Sekber Pers Indonesia dan Pengurus Sekber Pers Indonesia.

Melalui kuasa hukum DR. Egie Sudjana, Suriyanto dan Hienthe Mandagi, mensomasi Dewan Pers terkait berbagai persoalan dan carut marutnya pers nasional akibat kebijakan dan aturan yang dikeluarkan Dewan Pers yang nyata-nyata merugikan insan pers nasional.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 031/ESP/B-SK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, beberapa poin penting dalam somasi tersebut, diantaranya Dewan Pers harus melayangkan permintaan maaf terkait berbagai tuduhan negatif yang berpotensi merusak kredibilitas organisasi pers, dengan tembusan seluruh instansi pemerintah, TNI/Polri.

Dewan Pers harus melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui seluruh media nasional, baik cetak, maupun elektronik terkait kematian wartawan Kemajuan Rakyat, almarhum Muhammad Yusuf akibat rekomendasi saksi ahli Dewan Pers kepada pihak Kepolisian. 

Dewan Pers yang seharusnya menjadi lembaga yang paling memahami mekanisme pemberitaan di media massa, tapi pada prakteknya sangat tidak mengerti dan tidak professional.  

Buktinya, almarhum Muhammad Yusuf sebagai wartawan di media Kemajuan Rakyat, seharusnya tidak bisa dimintai pertanggung jawaban terkait hasil liputannya yang dimuat. Alasannya, mekanisme keredaksian di seluruh media jagad raya ini, adalah setiap berita yang diliput oleh reporter atau wartawan itu harus diajukan lebih dahulu kepada redaktur, dan jika sudah dianggap sudah berimbang atau cover both side, baru disetujui oleh pimpinan redaksinya sebagai penanggung jawab, baru kemudian dinyatakan layak untuk ditayangkan atau dipublikasi. 

Jadi penilaian saksi ahli Dewan Pers yang berujung rekomendasi pada aparat berwajib  bahwa berita yang dimuat media Kemajuan Rakyat adalah karena kesalahan almarhum, dan bukan penanggung jawab, adalah tidak professional. Karena almarhum dianggap bukan wartawan karena belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi, serta berita yang dimuat tersebut dinilai bukan sebagai karya jurnalistik dan melanggar kode etik jurnalistik. Kekeliruan rekomendasi Dewan Pers ini yang wajib dijelaskan kepada masyarakat lewat permohonan maaf melalui media massa.

Bahwa kematian almarhum M. Yusuf merupakan takdir Allah SWT, namun kasualitasnya menjadi tanggung jawab manusia yang terkait dengan peristiwa kematian tersebut. Oleh karena itu ada keterkaitannya dengan tindakan Dewan Pers yang memberi rekomendasi saksi ahli, yang menyatakan bahwa berita yang ditulis almarhum Muhammad Yusuf bukanlah karya jurnalistik dan melanggar kode etik jurnalistik serta Alm. Muhammad Yusuf dianggap bukan wartawan karena belum mengikuti uji kompetensi wartawan. Sehingga dengan rekomendasi ini almarhum ditahan oleh pihak kepolisian  dan diduga adanya penganiayaan karena terdapat tanda lebam di tubuh almarhum.  

Dari perbuatan tersebut, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berlaku. Dengan demkian Dewan Pers wajib menyantuni keluarga korban almarhum Muhammad Yusuf, terutama kepada kedua orang anaknya. 

Jika tidak, kami akan melaporkan tindakan saudara, karena tindakan saudara diduga ikut serta dalam penganiayaan tersebut, yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dewan Pers harus segera mencabut dan hentikan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pers tentang pelaksanaan verifikasi media yang sudah melampaui kewenangan dan fungsi Dewan Pers serta bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers wajib meminta maaf kepada seluruh media massa yang belum diverifikasi melalui seluruh media nasional baik cetak maupun elektronik untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media yang dilecehkan tersebut.

Dewan Pers harus segera mencabut dan menghentikan seluruh kebijakan maupun peraturan peraturan yang merugikan pers nasional terkait standar kompetensi wartawan, penunjukan lembaga sertivikasi profesi, pelaksanaan uji kompetensi wartawan, Surat Keputusan Dewan Pers tentang penetapan 27 LSP yang melampaui kewenangan dan fungsi Dewan Pers serta bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berbagai kebijakan Dewan Pers tersebut dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pers yang sehat dan berkeadilan.

Somasi terhadap Dewan Pers tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Para Pimpinan BUMN/BUMD serta para Kepala Biro Humas Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot seluruh Indonesia dan Para Pimpinan Perusahaan. (pr/tim)

Tuding Organisasi Pers Sebagai Penumpang Gelap, PWRI Kota Pekanbaru Kutuk SE Dewan Pers

Posted by On Monday, July 30, 2018


Jakarta, (puterariau.com)

Melalui Surat Edaran Dewan Pers yang ditandatangai Ketua Dewan Pers Yosep Adhi Prasetyo baru-baru ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi seluruh insan pers. Apalagi ia menuduh organisasi pers lain sebagai penumpang gelap kebebasan pers dinilai sangat melukai insan pers nasional.

Surat edaran itu seakan memperlihatkan panik dan galaunya Dewan Pers itu sendiri. Apalagi adanya rumor yang menyebut bahwa sejumlah wartawan sedang mencari aliran dana yang telah digelontorkan pada Dewan Pers, seperti terlihat dari beberapa komentar wartawan dalam status media sosial di facebook.

Dalam surat edaran yang ditujukan ke instansi maupun lembaga pemerintah yang menuduh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO), Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Ikatan Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan lain-lain sebagai organisasi yang tidak dikenal, dinilai melecehkan institusi pers yang dilindungi konstitusi dan perundang-undangan.

Menyikapi surat edaran tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD mengecam tindakan Dewan Pers yang dinilai semena-mena terhadap organisasi pers lain yang bukan sebagai konstituennya. Diungkapkan Suriyanto, tindakan arogansi Dewan Pers bisa memicu perpecahan di kalangan pers nasional, sekaligus memberangus pertumbuhan pers itu sendiri.

“Saya sangat mengecam pernyataan Dewan Pers yang diskriminatif dan tidak berdasar ini. Dengan edaran tersebut sama artinya Dewan Pers telah membunuh puluhan ribu media, yang seharusnya dilindungi dan dibina. Saya minta Pemerintah turun tangan, karena puluhan ribu media dan ribuan wartawan adalah putra putri bangsa, yang ingin memajukan bangsa dan negaranya lewat karya-karya jurnalistik. Jangan sampai hal ini terjadi,” kata Suriyanto, Sabtu (28/7/2018).

Diungkapkan Suriyanto, Dewan Pers telah nyata-nyata tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengayom pers nasional. Hanya untuk kepentingan kelompoknya, menghalalkan segala cara memberangus organisasi pers lain dan media-media yang tidak terverifikasi. Padahal tupoksi dewan pers adalah pembinaan, bukan memverifikasi dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal.

Hal ini juga memancing reaksi berbagai kalangan pers di daerah. Ketua PWRI Kota Pekanbaru, Fadila Saputra menyebutkan bahwa hal itu merupakan sebuah penzaliman terhadap wartawan dan media di seluruh Indonesia. 

"Sebagai pemilik media cetak dan online, kita sudah mempunyai legalitas yang kuat. Kita telah terdaftar di Kemenkumham melalui PT. Seharusnya Dewan Pers membina kita sebagai pemilik media dan wartawan. Bukan mengkotak-kotakkan. Kita juga tunduk pada aturan, kita juga ikuti aturan. Tetapi kalau Dewan pers memilih-memilih organisasi pers yang sesuai dengan seleranya, bagaimana kita di bawah bisa ikut aturan yang dibuatnya. Surat edaran dewan pers itu sangatlah tidak berdasar. Seharusnya duduk bersama, membina bukan malah membunuh organisasi pers yang menurut mereka tidak sejalan," ungkap Fadil menegaskan. 

Dewan Pers diminta untuk dievaluasi kembali terkait keberadaan mereka selama ini yang seakan memilih-milih organisasi yang sejalan. Jika ada perbedaan, maka bisa jadi mereka jadikan semacam lawan. "Seharusnya tidak ada lawan dalam membina media," pungkasnya. (beni/pr)

Edaran Dewan Pers Lukai Insan Pers Nasional, Bentuk Galau Dan Kepanikan ?

Posted by On Saturday, July 28, 2018


Jakarta, (puterariau.com)

Surat Edaran Dewan Pers yang ditandatangai Ketua Dewan Pers Yosep Adhi Prasetyo, yang menuduh organisasi pers lain sebagai penumpang gelap kebebasan pers, dinilai sangat melukai insan pers nasional.

Surat edaran itu seakan memperlihatkan kepanikan dan kegalauan dari Dewan Pers itu sendiri. Apalagi adanya rumor yang menyebut bahwa sejumlah wartawan sedang mencari aliran dana yang telah digelontorkan pada Dewan Pers, seperti terlihat dari beberapa komentar wartawan dalam status media sosial.

Dalam surat edaran yang ditujukan ke instansi maupun lembaga pemerintah yang menuduh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO), Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Ikatan Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan lain-lain sebagai organisasi yang tidak dikenal, dinilai melecehkan institusi pers yang dilindungi konstitusi dan perundang-undangan.

Menyikapi surat edaran tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD mengecam tindakan Dewan Pers yang dinilai semena-mena terhadap organisasi pers lain yang bukan sebagai konstituennya. Diungkapkan Suriyanto, tindakan arogansi Dewan Pers bisa memicu perpecahan di kalangan pers nasional, sekaligus memberangus pertumbuhan pers itu sendiri.

“Saya sangat mengecam pernyataan Dewan Pers yang diskriminatif dan tidak berdasar ini. Dengan edaran tersebut sama artinya Dewan Pers telah membunuh puluhan ribu media, yang seharusnya dilindungi dan dibina. Saya minta Pemerintah turun tangan, karena puluhan ribu media dan ribuan wartawan adalah putra putri bangsa, yang ingin memajukan bangsa dan negaranya lewat karya-karya jurnalistik. Jangan sampai hal ini terjadi,” kata Suriyanto, Sabtu (28/7/2018).

Diungkapkan Suriyanto, Dewan Pers telah nyata-nyata tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengayom pers nasional. Hanya untuk kepentingan kelompoknya, menghalalkan segala cara memberangus organisasi pers lain dan media-media yang tidak terverifikasi. Padahal tupoksi dewan pers adalah pembinaan, bukan memverifikasi dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal.

“Organisasi pers lain serta media-media itu perlu pembinaan dari Dewan Pers, yang berdiri atas nama undang-undang. Bila tidak ada anggaran pembinaan, Dewan Pers bisa memohon kepada Negara. Masalahnya sekarang mau membina atau tidak ? Bila pembinaan sudah dilakukan, silakan membuat aturan dan edaran yang berimbang dan bisa dipertanggung jawabkan. Media UKM jangan disamakan dengan media kapitalis. Justru media UKM inilah penyumbang yang baik bagi bangsa ini melalui karya jurnalistik,” tandasnya.

Suriyanto mengingatkan Ketua Dewan Pers Yosep Adhi Prasetyo untuk bertindak arif sebagai layaknya pembina pers, jangan bertindak arogan dengan menggunakan bahasa preman yang menuduh organisasi lain maupun media yang tidak terverifikasi sebagai abal-abal.

“Perilaku dan tindakan Dewan Pers ini tidak bertanggung jawab, terkesan cuci tangan dan tidak menjalankan tupoksinya sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ini zaman pers modern yang menganut demokrasi bukan jaman pers terpimpin dan otoritarian. Harus dibedakan. Jangan sembarangan bicara karena hal ini melanggar kedaulatan pers nasional bangsa ini,” pungkasnya. (beni/fadil/pr)

Krisis Kepercayaan Pada Dewan Pers, Sekber Pers Indonesia Resmi Dideklarasikan

Posted by On Thursday, July 12, 2018


Jakarta, (puterariau.com)

Sejumlah pimpinan organisasi pers secara resmi mendeklarasikan berdirinya Sekretariat Bersama Pers Indonesia (Sekber Persindo) di Jalan Jenderal Achmad Yani No 27, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur pada Rabu (11/07).

Para deklarator Sekber Persindo sepakat mendirikan kantor bersama untuk mencari solusi penyelesaian masalah pers Indonesia yang semakin memprihatikan.

Para pimpinan organisasi pers yang menanda-tangani deklarasi Sekber Pers adalah perwakilan dari Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia-IPJI Ketua Umum Taufik Rachman, Ketua Toni Flamengo, Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia-HIPSI Ketua Umum Syahril Idham dan Sekretaris Jenderal Abdul Nasution, Serikat Pers Republik Indonesia-SPRI Ketua Umum Hence Mandagi dan Sekretris Jenderal Edi Anwar, Ikatan Media Online-IMO Ketua Marlon Brando dan Ketua DKI Hengki Abidin, Perkumpulan Wartawan Online Independen-PWOIN Ketua Lian Lubis, Persatuan Wartawan Republik Indonesia-PWRI Ketua Umum Suriyanto dan Sekretaris Jenderal Zulfikar, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia-PPWI Ketua Umum Wilson Lalengke.

“Sedang yang lain, dari Forum Pers Independent Indonesia-FPII Ketua Presidium Kasihhati, Jaringan Media Nasional-JMN Ketua Umum Helmy Romdhoni dan Feri Rusdiono dari IPJI, meski tidak hadir saat deklarasi tapi ikut menandatangani deklarasi karena sesuai kesepakatan di Hotel Luminor, tetap menjadi deklarator Sekber Persindo,” jelas Wilson Lalengke dari PPWI.

Ketua sekber Persindo yang dipercayakan kepada Suryanto didaulat membacakan Deklarasi pendirian Sekber Persindo didampingi seluruh deklarator.

“Hari ini, dengan menyatukan hati, kami mendeklarasikan berdirinya Sekretariat Bersama Pers Indonesia,” ucap Suriyanto saat membacakan deklarasi yang direkam sebagai dokumentasi sejarah baru perjalanan Pers Indonesia.

Menurut Suriyanto, Sekber Persindo berdiri sebagai tindak-lanjut dari Gerakan Menggugat Dewan Pers yang baru-baru ini sukses menggelar aksi Tolak Kriminalisasi Pers yang di depan Gedung Pers dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Sekber ini adalah ‘rumah kita’ dalam rangka menciptakan industri pers yang sehat, memerdekakan diri dari kriminalisasi yang marak, saling mensejahterakan dengan didukung regulasi yang tidak memarjinalkan pers Indonesia,” jelas Suriyanto, kandidat Doktor di bidang HTN.

Sementara Wilson Lalengke yang dipercayakan sebagai Sekretaris, menilai cita-cita mulia Sekber Persindo tidak semudah membalikan telapak tangan.
“Perjuangan kita masih harus ‘berdarah-darah’. Karena itu semua organisasi pers yang terlibat melahirkan Sekber Persindo ini tetap solid, tetap merapatkan barisan demi memperjuangkan pers yang sehat dari tirani regulasi yang mengjriminalkan wartawan,” imbuhnya.

Ke depan, Sekber Persindo akan dilengkapi dengan kepengurusan sesuai dengan bidang dan Tupoksi sehingga tercipta the dream team dalam memperjuangkan Pers Indonesia dari tirani regulasi yang memarjinalkan.

Pada kesempatan yang sama, pemrakarsa Gerakan Menggugat Dewan Pers yang juga Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku legah karena perjuangan kemerdekaan pers sudah diletakan pada dasar kesamaan visi para pimpinan organisasi untuk bersatu menyelesaikan seluruh permasalahan pers Indonesia secara utuh dan sesuai ruh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Ini saatnya pers Indonesia bangkit melawan tirani yang membelenggu kemerdekaan pers lewat wadah perjuangan profesional dan terukur yang kita bangun dalam Sekber Pers Indonesia,” pungkas Mandagi.

Tuan rumah kantor Sekber Persindo yang juga wartawan senior Syahril Idham mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi pers yang bersatu dalam gerakan ini agar tidak berhenti pada tahap deklarasi namun segera bergerak menyusun program tindak-lanjut pasca deklarasi. (fadil/pr)

IWO Sulsel Minta Polda Tindak Tegas Oknum Brimob Aniaya Wartawan

Posted by On Tuesday, April 10, 2018


Makassar, (puterariau.com)

Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel meminta kepada Polda Sulsel untuk menindak tegas oknum Brimob yang telah menganiaya wartawan online (Inikata.com), Andis, saat meliput aksi demo di Kantor DPRD Makassar, Senin kemarin (9/4/2018).

Pasalnya kelakuan tersebut sangat mencederai wibawa institusi sebagai penegak hukum sekaligus menghambat kebebasan pers yang telah diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Intinya Kepolisian harus menindak tegas oknum pelaku karena sangat meresahkan kebebasan pers," kata Ketua PW IWO Sulsel, Zulkifli Thahir dalam siaran persnya. 

Abang Cule sapannya menambahkan para jurnalis dalam menjalankan tugasnya jelas dilindungi oleh Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada pasal 1 (ayat 1) dikatakan, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, kata Abang Cule pada Pasal 4 ayat 3 dikatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Kami dorong korban agar menempuh jalur hukum. Karena negara ini negara hukum dan berharap Kepolisian memproses secara profesional," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua PW IWO Sulsel, Akbar Hadi menambahkan Aparat polisi dalam hal ini sudah melanggar Undang-undang. Mengapa? Karena pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyinggung tentang kepolisian, yang diperkuat dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan, tugas dan fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum.

Bahkan pada Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 lebih jelas lagi dikatakan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditambah lagi pada Pasal 4 yang mengatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Kami rasa Polri punya kode etik profesi untuk melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural," tegas mantan wartawan deks hukum ini. (rega/rls)

Bupati Inhil Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Pers Nasional ke-32 Di Padang Sumbar

Posted by On Thursday, February 08, 2018


Sumbar, (puterariau.com)

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan dijadwalkan akan menghadiri kegiatan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-32, Jum'at (9/2/18).

Demi untuk menghadiri helat pers tersebut, Bupati Inhil HM Wardan menempuh perjalanan jalur darat sekira 14 jam dari Kota Tembilahan menuju Sumatera Barat.

Pada hari ini, Kamis (8/2/18), beliau sudah berada di kota Padang. Pada malam ini beliau juga akan menghadiri kegiatan Media Gathering bersama wartawan Inhil dan menginap di Labuan Sunday, Kota Painan, Pesisir Selatan.

"Kami memberikan apresiasi atas kesediaan Pak Bupati HM Wardan dan isterinya Hj Zulaikhah Wardan yang telah meluangkan waktunya untuk  menghadiri peringatan puncak Hari Pers Nasional ke-32 di Kota Padang, besok (Jum'at, 8/2/18). Beliau rela menempuh jalur darat sekira 14 jam dari kota Tembilahan, demi hadir dalam peringatan HPN ini," ungkap Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil, Maryanto, Kamis (8/2/18).

Disebutkan, kehadiran Bupati Inhil HM Wardan ini sebagai bentuk kedekatan hubungannya selama ini dengan kalangan wartawan, sebagai mitra pemerintah dalam bidang pemberitaan berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan yang akan dan sudah dijalankan pemerintah.

Untuk diketahui, puncak HPN ke-32 yang dipusatkan di Danau Cimpago Pantai Padang, Kota Padang dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, serta para tokoh pers se-Indonesia. (zamri/adv)