Nias Utara, (PR Nias)
Pengelolaan tunjangan transportasi DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara diduga adanya indikasi KKN. Seperti dalam berita acara serah terima mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BB 3 Q dimana pada tanggal (01/02/2018) sudah dikembalikan dan mobil new Kijang Innova V dengan No Polisi BB 8 Q dimana telah mengembalikan pada tanggal (02/01/2018).
Anehnya sampai sekarang belum dikembalikan, sementara tunjangan transportasi tetap diterima oleh pihak bersangkutan.
Ketika dikonfirmasi kepada Sekwan Kabupaten Nias Utara Eferi Zalukhu (21/06) membenarkan bahwa telah melakukan serah terima barang milik daerah kepada kedua yang bersangkutan diatas pada bulan Januari dan Februari 2018.
Lanjutnya, tunjangan transportasi DPRD kepada kedua yang bersangkutan diatas dari sejak dilakukan serah terima tetap dicairkan namun kedua barang milik daerah diatas belum dikembalikan.
Menyikapi hal ini patut diduga adanya kebersamaan Sekwan dengan anggota dewan yang dimaksud diatas melakukan indikasi KKN yang merugikan negara dan masyarakat Nias Utara.
Terlihat dalam berita acara pihak I dan II sudah melakukan serah terima dimana pihak I telah mengembalikan kepada pihak Ke II barang tersebut dan pihak II telah menerima barang dimaksud dalam keadaan baik, cukup dan bertanggung jawab penuh atas barang tersebut.
Selain itu pihak I dengan mengembalikan kendaraan jabatan ini dan memilih sebagai pengganti adalah tunjangan transportasi sebagai di atur dalam PP No. 18 tahun 2017 dan barang tersebut sudah menjadi investaris barang pihak ke II atau aset pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Salah seorang masyarakat Kabupaten Nias Utara di Lotu ( 22/06) meminta kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mengaudit dan menyelidiki keungan di sekretariat DPRD Nias Utara.
Hingga berita ini di tayangkan masih belum dikonfirmasi kepada yang bersangkutan guna menanyakan alasan tidak mengembalikan barang milik daerah karena mereka susah dihubungi. (Ken Gea)
