Tembilahan, (puterariau.com)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Inhil mempertanyakan langkah dan kebijakan yang diambil Bupati HM Wardan dalam mempercepat pembangunan ekonomi di Inhil sebagai upaya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan yang terus meningkat.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tema 'Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah', maka pemerintah harus berusaha memacu pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sasaran pembangunan yang harus dicapai akhir tahun ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen," ujar juru bicara fraksi PKB Inhil Fadly Sofyan dalam tanggapan fraksinya terhadap pidato pengantar bupati saat Rapat Paripurna DPRD Inhil, beberapa hari lalu.
Berdasarkan data BPS Inhil, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanyalah sebesar 2,06 persen. Dibanding tahun 2014 sebesar 6,86 persen, maka terjadi penurunan ekonomi. "Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan angka kemiskinan tahun 2015 yang mencapai 8,11 persen dibanding dengan tahun 2014 yang berada pada kisaran 7,51 persen," tuturnya.
Dengan mengacu kepada data tersebut, tentu bukan hal yang mudah bagi pemkab untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang ditargetkan 7,1 persen. "Fraksi PKB mempertanyakan langkah dan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi di Inhil. Apalagi bila mengacu kepada sisa waktu yang tersedia dan berbagai progres pekerjaan pemerintah yang masih jauh dari harapan," ujarnya. (adv)
