Tembilahan, (puterariau.com)
DPRD Inhil menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan III dipimpin Wakil Ketua Maryanto, Senin (20/11/2017) malam. Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati terkait Ranperda APBD tahun anggaran 2018 dihadiri anggota DPRD dan pejabat Pemkab Inhil.
Secara umum, fraksi di DPRD menyoroti sektor pendidikan, terutama sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai masih belum layak. Juru Bicara Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Herwanissitas menyebutkan, capaian kinerja output/outcome Dinas Pendidikan masih jauh dari harapan, seperti jumlah peserta didik, ketersedian laboratorium IPA, sarana prasrana bangunan sekolah, bangku, meja belajar, sumber daya pendidikan pada guru dan distrubusi guru masih jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan Herwanissitas, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Muslim menyoroti banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan tidak layak. "Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius," ujarnya.
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya Adi Chandra menegaskan, pemkab perlu memperhatikan rumah dinas guru dipelosok desa. Karena rumah dinas yang ada saat ini sudah hancur dan tidak layak huni.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) Sumardi mengatakan, berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, fraksinya menilai pemkab belum maksimal dalam bekerja. "Seperti validasi pendataan gedung-gedung sekolah yang telah dilakukan pembangunan atau perbaikan dan belum meratanya penyebaran guru di daerah-daerah terpencil," tegasnya. (beni/adv)
Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan Herwanissitas, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Muslim menyoroti banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan tidak layak. "Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius," ujarnya.
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya Adi Chandra menegaskan, pemkab perlu memperhatikan rumah dinas guru dipelosok desa. Karena rumah dinas yang ada saat ini sudah hancur dan tidak layak huni.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) Sumardi mengatakan, berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, fraksinya menilai pemkab belum maksimal dalam bekerja. "Seperti validasi pendataan gedung-gedung sekolah yang telah dilakukan pembangunan atau perbaikan dan belum meratanya penyebaran guru di daerah-daerah terpencil," tegasnya. (beni/adv)
