Jakarta, (puterariau.com)
Jajaran Direksi Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) harus berpikir ulang apabila akan melakukan pemecatan karyawan secara sepihak. Hal ini sesuai yang telah diputuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
"Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan Menteri LHK sudah benar untuk mengendalikan eksploitasi di lahan gambut. Saya sebagai anggota DPR dari Dapil Propinsi Riau mendukung penuh putusan yang telah diambil oleh Menteri LHK Siti Nurbaya," tegas Sayed Abu Bakar, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat saat ditemui di Jakarta Rabu kemarin (25/10/2017).
Ia menyayangkan terjadinya pengerahan karyawan untuk berdemo di kantor Gubernur pada awal pekan lalu yang tercium atas skenario politik RAPP.
"Terus terang saya heran mengapa buruh tak melihat putusan Menteri LHK dengan secara positif buat Riau. Apalagi RAPP selama ini seperti dianakemaskan secara kebijakan oleh setiap Menteri Kehutanan. Yang menimbulkan masalah mana Kala tiba berhadapan dengan lahan milik masYarakat," jelasnya.
"Sebaliknya, baru Siti Nurbaya inilah seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perempuan yang berani menolak rencana kerja RAPP yang mau menambah perluasan lahan kerja yang baru," ujar anggota Komisi VII ini.
Perlu diketahui, diperlukan keberanian oleh seorang Menteri saat memutuskan membatalkan rencana kerja RAPP pada saat sekarang ini.
Apabila mau jujur, kehadiran RAPP sendiri sangat tidak ada banyak manfaatnya buat Riau yang tetap miskin di tengah RAPP yang telah membuka kantor di Singapura sampai punya Bandara sendiri, paparnya.
"Makanya, kalau sempat terjadi pemutusan hubungan kerja yang menimpa karyawan RAPP. Saya akan siap memimpin demo menghadapi RAPP. Saya akan memberitahukan bahwa yang diuntungkan adalah karyawan dengan terbitnya putusan terbaru oleh Menteri LHK," imbuhnya.
Semua pihak sudah jadi ahli bahwa penguasaan lahan oleh RAPP sudah diluar kewajaran yang terus menggusur lahan hutan. Yang hasilnya tidak sebanding dengan bantuan sosial yang minimalis baik untuk ruang sekolah, rumah ibadah yang asal dibangun.
"Saya malah justru minta agar RAPP diberi peringatan lebih keras lagi yang diduga telah membiarkan karyawannya diadu domba berhadapan dengan Pemerintah," ujar Sayed lagi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam setiap pertemuan yang terkait dengan isu lahan gambut selalu mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya kehutanan akan dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Komitmen Indonesia tersebut sudah jadi kesepakatan dunia dalam pertemuan di Paris," ungkap Sayed. (Erwin Kurai/beni/pr)
