Jakarta, (puterariau.com)
Mengingat permasalahan anak dan perempuan di Indonesia sangat komplek dan berlaku khusus, Undang-undang kekerasan seksual terhadap anak telah ditetapkan sebagai tindak pidana khusus (extra ordinary crime) setara dengan korup, narkoba dan teroris maka penanganannya pun mesti dilakukan khusus dan luar biasa.
Dengan demikian, Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum diperlukan peran maksimal Polri untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak dan perempuan.
Oleh sebab itu, sudah tibalah saatnya meningkatkan status Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi direktorat, demikian disampailan Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam "closing statement" pada acara Panel Diskusi Sespimti Polri Dikreg ke-26 Tahun 2017, Selasa 04/10 di Gedung TMCC Polda Metro Jaya.
Salah satu penguatan peran Polri dalam upaya perlindungan anak dari tindak kejahatan serta penegakan hukum yang berkeadilan adalah meningkatkan status unit PPA menjadi Direktorat sehingga penegakan hukumnya bisa maksimal dan berkeadilan bagi anak dan perempuan.
Selain itu diperlukan juga menyiapkan sumber daya Polwan yang cukup untuk ditempatkan memberikan pelayananan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat Polsek, Polres dan Polda.
Dengan meningkatnya status PPA menjadi setingkat direktorat, maka dengan sendirinya anggaran untuk melakukan program pencegahan dan deteksi dini dapat dialokasikan cukup dan memadai, Arist menambahkan.
Demikian juga DR. Pri Budiarta Sitepu, Sekretaris Menteri Kementerian PPPA mewakili Menteri PPPA dalam presentasinya menyampaikan bahwa salah satu untuk menguatkan peran Polri dalam upaya perlindungan anak dari tindak kejahatan diperlukan kerjasama partisipasi masyarakat untuk mengakhiri kejahatan terhadap anak. Gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat harus terus disosialisasikan.
Sementara itu Brigjen Pol. Herry Nahak selaku Direskrimum Mabes Polri dalam presentasinya menyampaikan bahwa patut diakui bahwa peran Polri dalam penanganan perkara-perkara anak masih sangat membutuhkan penguatan peran Polri, salah satunya adalah mendukung gagasan Komnas Perlindungan anak untuk peningkatan status Unit PPA menjadi Direktorat dan penyiapan sumberdaya Polri yang memadai di bidang perlindungan anak dan perempuan.
DR. Imaculata Umiyati, MPSi, Komisioner Komnas Perlindungan Anak yang membidangi sosialisasi hak anak dan doktor di bidang autism ini menyiapkan diri untuk menjadi ahli bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban pada saat pemeriksaan dan pemberian keterangan.
Panel Diskusi Sespim Polri Dikreg ke-26 tahun 2017 yang difasilitatori oleh Vivi Aleyda Yahya, penyiar Metro TV dihadiri 61 perwira tinggi dari unsur Polri dan 4 Pamen TNI calon bintang satu dan penyidik Unit PPA.
Diharapkan melalui panel diskusi ini, para pimpinan tertinggi Polri dapat meningkatkan kemampuan staff dan pimpinanan tingkat tinggi yang profesional, modern dan terpercaya melalui revolusi mental guna mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi global dalam rangka mendukung pembangunan nasional, demikian disampaikan Irjen Pol. CH Victor Sitorus dalam sambutan pembukaan Panel Diskusi Sespimti Dikreg ke-26 tahun 2017 Polti mewakili Kepala Sekolah Staff dan Pimpinan Polri Irjen Pol Wahyu Indra Pramugari SH MH. (eman)
