Taluk Kuantan, (puterariau.com)
Teka-teki stempel Pemko Bukittinggi di Pemkab Kuansing masih menjadi tanda tanya oleh sejumlah kalangan. Kenapa stempel itu sampai ke Taluk Kuantan ? Datang sendiri atau didatangkan ?
Menjawab teka-teki ini, mantan Kabag Umum Setda Kuantan Singingi, Drs. Muradi MSi memiliki alasan tersendiri. Disebutkan bahwa pada tahun 2014 Pemkab Kuantan Singingi melaksanakan kegiatan konsultasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan olah raga tenis lapangan dengan Pemda Kota Bukittinggi yang dilangsungkan di lapangan tenis Kota Bukit Tinggi.
Untuk melengkapi administrasi bukti sampainya rombongan Pemkab Kuantan Singingi di Bukittinggi, protokoler Pemkab Kuantan Singingi meminta visum SPPD kepada protokoler Pemkab Bukit Tinggi yang dilakukan di lapangan tenis tersebut. Penstempelan dilakukan oleh Kasubag Protokoler Kuantan Singingi an. Rahman Sutrisno.
"Setelah kegiatan berakhir, stempel terlupa untuk dikembalikan oleh Kasubbag Protokoler Kuantan Singingi dan terbawa ke Taluk Kuantan oleh Kasubbag Protokoler," sebutnya.
Ternyata stempel ini disimpan di laci meja Kasubbag dan belum sempat dikembalikan. Maklum, kerjaan PNS itu banyak, melayani masyarakat sehingga lupa yang kecil-kecil tapi vital, hehehe...
Pada tahun 2016, tanpa sepengetahuan Kasubbag Protokoler dan tanpa disadari digunakan oleh staf protokoler untuk menstempel surat salah satu organisasi yang berurusan di bagian umum pada saat itu. Disitulah muasal perkara yang menyebabkan bumi Kuantan Singingi bagai digoyang gempa berita. Muncullah berbagai spekulasi itu...
"Jadi tidak ada maksud lain tentang keberadaan stempel Pemko Bukittinggi di Setda Kuantan Singingi," sebut Muradi.
Namun, sebagai kaum cerdas tentu memiliki segudang pertanyaan terkait statemen Kabag Muradi tersebut. Jujur atau skenario baru agar bebas dari tuduhan berbagai elemen ?
Sebab dari info yang diterima, sejumlah pejabat sedang diincar oleh penegak hukum terkait apakah keberadaan stempel itu pernah merugikan keuangan negara.
Memang seharusnya publik tidak mempercayai statemen oknum PNS saat ini secara keseluruhan. Pasalnya, dari awal masuk saja banyak oknum yang memang hasil kecurangan, wajar saja jika ungkapan jujur seorang PNS itu masih kabur alias dipertanyakan kebenarannya.
"Perlu diuji kembali kebenaran cerita seorang PNS sekaliber Kabag tersebut. Jangan-jangan hanya untuk membela diri dan berkelit," duga sumber Putera Riau berpendapat. (roder/beni/rudi)
