Batam, (puterariau.com)
Sepandai-pandai menyimpan bangkai dalam kamar, suatu saat pasti tercium juga. Demikian pula serapi-rapinya menyembunyikan bisul, tetap akan meletus jua. Inilah agaknya yang bisa dialamatkan pada BP Batam saat ini.
Setelah beberapa waktu tersimpan rapi tanpa cela, skandal BP Batam akhirnya mulai terkuak. LSN Garda Indonesia yang dikomandoi Aldi Braga ini telah menguak kasus ini pada Sabtu (12/08/2017).
Dengan mendapatkan faktur antar perkumpulan pengusaha kecil pribumi bernomor Faktur C. 00960612 yang jatuh tempo pada 13 Juni 2017.
Disebutkan banyak kejangalan dari faktur yang dikeluarkan. Misalnya kosongnya nomor surat permohonan dan izin prinsip serta nomor PL.
Hal ini menimbukkan berbagai asumsi yang negatif. Kasus ini merupakan kasus lama dimana terjadinya tumpang tindih lahan sehingga kasus ini sudah digiring hingga ke MK. Hasilnya dinyatakan bahwa BP Batam kalah.
Berdasarkan konfirmasi Putera Riau dengan staf humas BP Batam yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki kompeten untuk menjelaskan hal ini.
"Tanya aja ke Bapak, kebetulan hari ini hari libur, datang aja hari Senin ya," kata humas BP Batam ditemui Sabtu siang (12/08).
Memang kebobrokan BP Batam mulai terungkap satu per satu mulai tumpang tindih lahan dan lain sebagainya. Ketua BP Batam, Hatanto Reksodipoetro cukup sulit ditemui. Wajar, sebab jabatan yang disandangnya cukup berperingkat di negeri ini, yang sudah otomatis mainannya pun bukan skala kecil-kecilan lagi.
Putera Riau banyak menangkap keluhan dari para pelaku bisnis properti pada umumnya terkait carut marutnya status lahan di Batam.
Faktur BP Batam yang ditemukan banyak kejanggalan
"Itulah salah satu yang mengakibatkan perekonomian di Batam terhambat. Tidak paham tentang seluk beluk lahan yang selama ini ada di Batam. Kami ingin kasus ini dituntaskan dan siap duduk bersama dengan orang nomor satu di BP Batam," kata Aldi.
Sampai berita ini dinaikkan, Ketua BP Batam belum bisa dihubungi baik oleh Aldi, maupun wartawan Putera Riau di lapangan.
Dari sumber- sumber lapangan diperoleh informasi bahwa Ketua BP Batam ini bermain secara individu dengan para pengusaha. Namun, dengan kondisi saat ini yang memang sedang lesu, banyak pengusaha yang mulai meninggalkan Batam akibat segala hal berkaitan dengan kondisi perekonomian, hukum dan lain sebagainya.
Terlebih lagi dengan dualisme di Kota Batam, baik Pemerintah maupun BP Batam yang saling berebut kue, sehingga ketika Batam sedang teraniaya akibat krisis ekonomi, masyarakat yang justeru menjadi korban.
Ibarat dua gajah berkelahi, semut dan rumput yang mati terinjak-injak. Pemerintah Kota Batam bertempur dengan BP Batam dalam persaingan mengelola Batam, eh masyarakat juga yang menelan kerasnya penderitaan.
Perihal kasus ini akan menjadi penelusuran Putera Riau kedepannya terkait kenapa ekonomi Batam hancur ? Dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. (alfis/pr)
