Penilaian Diklatpim PPSDM Regional Bukittinggi Dinilai Asal-asalan, Ada Apa Dengan Tim Penguji ?

Posted by On Tuesday, August 14, 2018


Bukittinggi, (puterariau.com)

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 3 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi mengaku kecewa atas penilaian hasil proyek perubahan terkesan subjektif.

Sejumlah peserta mengatakan bahwa penilaian yang diberikan oleh tim penilai terkesan asal-asalan dan indikatornya pun tidak sesuai, seperti ada 'faktor-faktor' lain di luar kriteria penilaian yang menentukan keberhasilan seorang peserta.

"Kami kan sama-sama peserta jadi tahu persis seperti apa kegiatan yang sudah kawan kawan itu buat," celetuk salah seorang peserta yang enggan mencantumkan namanya, Senin (13/8/2018).

Peserta yang mengeluh menyebutkan bahwa mereka telah bekerja maksimal dengan membuat proyek perubahan (Proper) yang inovatif. Tenaga, waktu dan pikiran telah dipersembahkan untuk kesuksesan proyek yang dikerjakan.

"Tidak hanya itu, dukungan dari berbagai pihak pun telah mengalir. Namun, dengan penilaian yang tidak objektif kami harus mendapat kekecewaan dari pihak yang memberikan penilaian," tukasnya sedikit kesal.

Beberapa peserta yang kecewa mengklaim bahwa mereka siap untuk mengikuti uji ulang oleh penyelenggara guna mendapatkan hasil evaluasi yang benar-benar objektif.

"Kami meragukan kompetensi pihak yang memberikan penilaian. Kami siap mengajukan banding, karena kami merasa apa yang sudah kami buat bukan asal asalan tapi dengan susah payah dan pengorbanan tapi setelah melihat hasil, kami seperti di campakkan," ungkapnya.

Kekecewaan para peserta Diklatpim tersebut disampaikan sesaat setelah penutupan sekaligus pengumuman hasil evaluasi oleh panitia penyelenggara.

Sementar itu, pada acara penutupan, Kepala PPSDM Regional Bukit Tinggi, Sukriadi Sawai menyatakan bahwa penilaian yang diberikan telah sesuai dengan rencana aksi proyek perubahan yang dibuat oleh para peserta dan implementasinya.

"Dasar penilaian kami meliputi dukungan stakeholder baik dari sisi manfaat proyek perubahan yang dihasilkan, termasuk penilaian terhadap sikap, kehadiran, kedisiplinan, keaktifan di kelas, prilaku, termasuk cara berkomunikasi selama pelatihan berlangsung,“ ujarnya saat mengumumkan peringkat penilaian.

Sementara itu, Plt Kepala Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Pusat, Dra. Hj Erliani Budi Lestari MSi yang turut hadir memberikan apresiasi bagi para peserta yang telah melewati seluruh tahapan Diklatpim selama beberapa bulan.

“Saat ini adalah akhir dari berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka menciptakan kompetensi para pejabat di wilayah PPSDM regional Bukittinggi," ujarnya saat memberi sambutan di acara penutupan tersebut.

Erliani Budi Lestari berharap, proyek perubahan yang dibuat oleh para peserta dapat diimplementasikan dan dapat menjadi program inovatif di masing-masing instansi. (pr/rls)

LKKS Provinsi Bagikan 100 Paket Sembako Di Kabupaten Pasaman

Posted by On Friday, June 01, 2018


Pasaman, (puterariau.com)

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) selalu berupaya mengentaskan kemiskinan baik melalui pemerintah, Baznas Provinsi maupun berbagai donatur lainnya. 

Kali ini LKKS menyerahkan 100 bantuan paket sembako  oleh Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat Nevi Zuairina untuk 100 KK keluarga kurang mampu di Gedung Syamsiar Thaib Kabupaten Pasaman,  Kamis (31/5).

Sembako yang diberikan tersebut disponsori oleh beberapa donatur yaitu CSR Wardah,  Hotel Emersia, Yayasan Baiturrahmah, Rumah Sakit Siti Hawa,  Elzatta dan Pemprov Sumbar. 

Sebelumnya telah diserahkan 400 paket sembako di Kota Bukittinggi,  Kota Payakumbuh,  Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam. Kali ini Nevi didampingi Wakil Ketua LKKS Kabupaten Pasaman Ny.Mira Arthos beserta menyerahkan 100 paket sembako untuk 100 KK keluarga kurang mampu. 

Seberapapun yang kita dapat mari kita syukuri,  semoga bantuan ini  dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bagi penerima, ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu terlebih lagi saat bulan Ramadhan. 

Manfaatkan bantuan ini,  niatkan semoga tahun depan kita juga bisa menjadi donatur bagi yang membutuhkan,  tetaplah berusaha dan berdoa jangan biarkan malas menguasai kita. 

Kami berharap ibu-ibu doakan donatur kita agar sehat selalu dan bisa menjalankan rutinitasnya dan tetap bisa membantu keluarga yang kurang mampu, namun meskipun dapat bantuan tetaplah berdoa dan berusaha jangan membuat kita menjadi malas," ungkapnya. (zulfahmi/hms)


Sumbar EXPO 2018 Akan Digelar Di Makassar

Posted by On Saturday, May 26, 2018


Padang, (puterariau.com)

Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sumbar Expo 2018 yang akan dilaksanakan pada 15-18 November 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Kesra Propinsi Sumbar, Syafrudin saat memimpin rapat persiapan pelaksanaan Sumbar Expo 2018 di auditorium gubernuran, Jumat (25/5/2018). 

"Ada beberapa faktor mengapa Makassar menjadi tuan rumah tahun ini. Diantaranya Makassar merupakan jalur yang ramai disinggahi karena letaknya yang menghubungkan indonesia bagian barat dengan indonesia bagian timur dan masyarakat Makassar punya daya beli tinggi sehingga sangat tepat untuk mengembangkan produk UKM kita," sebutnya.

Kemudian, menurut Syafrudin, pelaksanaan Sumbar Expo tahun ini terlaksana berkat kerjasama para perantau, terutama perantau di Indonesia bagian timur, Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemko Makassar.

"Saya menerima laporan dari panitia bahwa dukungan dari perantau, Pemprov Sulsel dan Pemko Makassar terhadap Sumbar Expo sangat tinggi," jelasnya. 

Syafrudin juga menjelaskan bahwa untuk peserta Sumbar Expo nantinya bukan hanya dari dinas instansi pemerintah saja. "Para UKM produk unggulan Sumbar, UKM binaan BUMD/N serta Industri kuliner Sumbar juga akan dilibatkan dalam Sumbar Expo," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengubung Prov. Sumbar Andre Setiawan mengatakan pelaksanaan Sumbar Expo tahun ini merupakan yang keenam kalinya.

"Insyaallah, pembukaan nanti juga akan dihadiri oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan juga diikuti oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan," sebutnya.

Pelaksanaan Sumbar Expo sebelumnya tahun 2017, dilaksanakan di Kota Batam, Kepulauan Riau. (zulfahmi/jasman)

Kunjungan Kerja Ke Sumbar, Presiden Jokowi Resmikan KA Bandara Minangkabau

Posted by On Tuesday, May 22, 2018


Padang, (puterariau.com)

Presiden Joko Widodo didampingi ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan pengoperasian kereta api (KA) Bandara Internasional Minangkabau, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin, 21 Mei 2018.

Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan bertolak menuju Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.50 WIB.

Tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pukul 09.15 WIB, Presiden dan Ibu Iriana disambut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal.

Dari ruang tunggu utama bandara, Presiden dan ibu Iriana bersama rombongan menuju tempat acara peresmian KA bandara tersebut dengan menggunakan kendaraan minibus.

Selain meresmikan, Presiden juga akan mencoba langsung kereta api yang diberi nama KA Minangkabau Ekspres tersebut untuk menuju Kota Padang. 

Setibanya di Kota Padang, Presiden dijadwalkan meresmikan gedung sekolah SMP, SMA, dan rumah susun yang ada di Pondok Pesantren Modern Prof. Dr. Hamka II. 

Sore harinya, Presiden beserta rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta. 

Turut menyertai Presiden dan ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatra Barat, diantaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. (zulfahmi/setneg)

Gubernur Sumbar : Kita Dukung Anak Muda Yang Mau Bertani

Posted by On Monday, April 23, 2018


Lima Puluh Kota, (puterariau.com)

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Prof. Irwan Prayitno yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumbar Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno saat gelar panen raya Jagung di lahan pertanian Gempita Kabupaten Lima Puluh Kota di Buluh Kasok, Ahad (22/04).

Menurut Gubernur, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan mengubah dan memanfaatkan lahan kosong  menjadi lahan pertanian. "Kita harus menjadikan lahan kosong yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian, supaya menghasilkan nilai ekonomi, sehingga akan membantu perekonomian keluarga," ujar Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengucapkan terima kasih kepada TNI khususnya jajaran Korem 032/WB Sumbar yang tiada lelah mensuppor dan membantu program nasional ketahanan pangan di Sumbar.

"Tanpa bantuan jajaran tentara, saya rasa program nasional ketahanan pangan ini akan sulit terlaksana. Untuk itu kami atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumbar mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terhingga atas bantuan Bapak Dan Rem beserta jajarannya menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif. Kerjasama dan kordinasi Korem dengan anak-anak muda, Pemda sangat baik sehingga program ini berjalan dengan baik," tutur IP.

Kepada beberapa Perbankan yang hadir pada acara tersebut, Irwan Prayitno berharap bank-bank akan memberikan bantuan dana untuk modal kepada gempita.

Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen Mirza Agus SIP mengajak kepada semua unsur masyarakat yang ada di Sumbar untuk saling bekerjasama untuk menggenjot pertanian.

Selaku Danrem 032/WRB Mirza Agus beserta semua staf dan prajurit siap mendukung sepenuhnya program Gunernur untuk ketahanan pangan Sumbar.

"Kami seluruh jajaran Korem 032/WB, siap mendukung program ketahanan pangan nasional di Sumbar," tegas Mirza.

Ketua Gempita Lima Puluh Kota, Hendra dalam sambutannya merasa sangat terbantu dengan program "Jagungkan Lahan Tidur" dari Provinsi.

"Gempita Lima Puluh Kota merasa sangat terbantu dengan program Jagungkan Lahan tidur yang merupakan Program dari Bapak Gubernur dan berterima kasih kepada Bapak Dan Rem atas bantuannya," ujar Hendra.

Lahan yang telah digarap oleh Gempita Lima Puluh Kota sampai saat ini berada di empat titik. "Kita telah garap lahan di Padang Kandi seluas125 hektar, di Talago Tujuah Koto 12 hektar, di Buluah Kasok seluas 30 hektar, dan  25 hektar di Taram," lanjut Hendra. 

Tidak sebatas sebagai lahan pertanian saja, lahan Gempita yang berada di Buluah Kasok tersebut juga akan dijadikan sebagai lokasi agrowisata dan akan ditanami duren, jeruk, dan Manggis.

Gempita Lima Puluh Kota juga akan mendirikan kios dan membuat pupuk organik sendiri untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk.

"Yang menjadi kendala Gempita Lima Puluh Kota saat ini adalah permasalahan bibit dan puput untuk itu kami akan mendirikan kios, dan membuat pupuk organik sendiri," ujar Hendra.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang juga hadir pada acara tersebut berharap kegiatan tersebut bisa mencapai program-program pertanian yang sudah ditargetkan Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota. 

"Pemda Kabupaten 50 Kota targetkan jagung seluas 17.000 hektar, padi gogo seluas 16.000 hektar dan kedele seluas 14 hektar," kata Wabup.

Terakhir Wabup juga berharap dengan adanya program Gempita ini bisa memenuhi kebutuhan jagung di Lima Puluh Kota. 

"Saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota butuh 180 ton Jagung perhari terutama untuk pakan ternak, kita belum mampu untuk memenuhi jumlah tersebut sehingga masih dipasok dari daeraha lain, mudahan dengan adanya Gempita bisa menjawab itu semua," tutup Wabup. (zulfahmi/hms sumbar)

Wagub Nasrul Abit : 17 Permasalahan Proyek Sinamar Segera Diatasi

Posted by On Thursday, March 15, 2018


Padang, (PR Sumbar)

Ada 17 permasalahan yang membuat proyek pembangunan Batang Sinamar terkendala sejak 2008 hingga hari ini. "Karena itu kita bersama tim terpadu melakukan rapat hari mencari solusi yang terbaik, sehingga proyek ini dapat berjalan kembali sebagaimana yang diharapkan," ungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, di sela-sela rapat pembahasan pembangunan Batang Sinamar bersama tim terpadu di ruang rapat Gubernuran, Rabu (14/3/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dr. H Ali Asmar MPd, Kadis PSDA Sumbar, Bappeda, Camat, Walinagari serta Dirjen Kementrian PU bidang pengairan, Sesditjen Ketahanan Pangan dan beberapa pejabat teknis lainnya. 

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan bahwa ia berharap pelaksanaan proyek pembangunan irigasi Batang Sinamar ini dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya. Saat ini yang terkendala soal pembebasan lahan yang amat dibutuhkan oleh Kementerian harus selesai bulan Maret 2018 ini.

Jika persoalan ini tidak dapat diselesaikan maka pelaksanaan proyek ini hanya dapat direalisaikan 65 persen dan itu belum dapat berfungsi untuk kebutuhan pengairan lahan sawah seluas 3.200 ha seperti yang diharapkan sebelumnya. 

Saat ini kita bersama tim yang dibentuk Gubernur Sumatera Barat secepatnya dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi, jika soal orang kita akan temui, jika ganti rugi, soal masyarakat keberatan yang selama ini belum jelas dan terurai, harap Wagub Nasrul Abit. 

Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan saat ini, jikapun selesai soal tanah bulan Maret ini, perkiraan pelaksanaan proyek selesai baru sekitar 75 persen. Belum dapat diselesaikan secara 100 persen.

Namun ini lebih baik dari pada dana itu dikembali kepemerintah pusat, dan entah kapan lagi dapat dianggarkan untuk penyelesaikan proyek Batang Sinamar yang amat dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian di daerah ini. 

Diharapkan pada anggaran tahun 2019 nanti pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sehingga masih mendapat untuk menuntaskan proyek ini secara 100 persen agar irigasi Batang Sinamar ini sesuai dengan harapan kita sebelumnya, ungkap Nasrul Abit. (zulfahmi/hms)

Gubernur Irwan Prayitno : "Pentingnya Izin Dalam Perencanaan Pembangunan"

Posted by On Tuesday, March 13, 2018


Batusangkar, (PR Sumbar)

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno membuka Rapat Kordinasi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar tahun 2018 dengan tema "Dalam Rangka Pengawasan Izin Usaha Pertambangan, Kita Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Serta Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten /kota Guna Peningkatan Pembangunan di Daerah Perbatasan" di Hotel Emesia, Selasa (13/3).

Kabiro Pemerintah Sekretariat Pemprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan rakor ini adalah meningkatkan kordinasi sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di se-Sumbar.

Irwan Prayitno sebagai keynote speaker dalam acara tersebut menyampaikan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan adalah melalui pendekatan dalam penyiapan dokumen perencanaan berbasis lingkungan.

Pemerinta Pusat, Pemprov, dan Pemda Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 diwajibkan menyusun dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), serta membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Lebih lanjut Irwan Prayitno menginformasikan bahwa melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar pada tahun 2017, Kab/Kota telah menyusun dokumen DDDTLH terdata sebanyak 10 Kab/Kota.

Berikut data Kabupaten/Kota tersebut :
1. Kab Agam
2. Kab Padang Pariaman
3. Kab Solok
4. Kab Pasaman
5. Kab Lima Puluh Kota
6. Kab Pesisir Selatan
7. Kab Solok Selatan 
8. Kota Bukittinggi
9. Kota Padang Panjang
10. Kota Solok

Pada 2018 ada 6 Kab/Kota yang sedang menyusun DDDTLH yaitu :
1. Kab Tanah Datar
2. Kab Sijunjung
3. Kab Pasaman Barat
4. Kab Dharmasraya
5. Kota Pariaman
6. Kota padang

Kemudian Kab/Kota yang sedang menyusun dokumen (RPPLH) 2018 yaitu : 
1. Kab Agam
2. Kab Pasaman
3. Kan Lima Puluh Kota
4. Kab Pesisir Selatan
5. Kab Solok Selatan
6. Kota Padang Panjang
7. Kota Solok

Gubernur mengharapkan agar Pemerintah Kab/Kota bersama-sama berupaya meningkatkan pemahaman pentingnya  sebuah izin pembangunan dalam perencanaan pembangunan.

"Izin lingkungan adalah dokumen yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan bahkan menjadi persyaratan dari izin operasional lainnya, contohnya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kaya (IUPHHK)," kata Irwan Prayitno.

Selanjutnya Irwan Prayitno menginformasikan kondisi terkini penegasan kegiatan batas Kab/Kota di Prov Sumbar.

"Dari total jumlah segmen batas daerah, sebanyak 32 segmen batas daerah, yang telah ditetapkan melaui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebanyak 16 segmen, masih terbit 16 segmen lagi," ujar Irwan Prayitno.

16 segmen yang belum ditetapkan, 7 segmen telah diusulkan kepada Kemendagri untuk ditegaskan melalui Permendagri pada Januari 2018 lalu. Provinsi akan memfasilitasi sebanyak 5 segmen pada 2018 dan 4 segmen akan difasilitasi pada tahun 2019. (zulfahmi/hms)