Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina mengatakan, pemerintah daerah diharapkan bisa menyerap dan pengetahuan dan pengalaman dari negara tersebut mengenai ASAN Xidmat. “Kegiatan ini dilakukan untuk transfer knowledge penyelenggaraan pelayanan terintegrasi di Azerbaijan,” ujarnya di Azerbaijan yang dihubungi via telepon, Kamis (05/07).
Dikatakan, Azerbaijan memiliki kisah sukses dalam membuat perubahan layanan yang radikal dalam pelayanan publik melalui ASAN Xidmat. Pelayanan publik terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus dipusingkan dengan prosedur yang berbelit, panjang dan lama. “Inovasi ini yang mengilhami Kementerian PANRB dalam mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.
ToT yang berlangsung tanggal 4 – 6 Juli 2018 ini diharapkan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan integrasi unit-unit pelayanan yang terlibat dalam mal pelayanan publik.
Peserta dari pemerintah daerah yang ikut serta antara lain Bupati Belu, NTT Willybrodus Lay, Asisten 3 Sekda Kota Padang Didi Aryadi, Sekda Kota Pekanbaru Mohd. Noer MBS, Kadinas DPMPTSP Kab. Badung I Made Agus Aryawan, Kadinas DPMPTSP Kota Denpasar Made Kusuma Diputra, Kadinas DPMPTSP Kota Padang Rudy Rinaldy, Kadinas DPMPTSP Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, Kadinas DPMPTSP Kota Samarinda Akhmad Maulana Karuddin, Kepala Seksi DPMPTSP DKI Jakarta Salman Al Farisi, Kepala Seksi DPMPTSP DKI Jakarta Muhammad Lutifu, Kepala Seksi DPMPTSP Kab Badung I Gede Suparta, Kepala Seksi DPMPTSP Kab. Belu Gregorius Suri.
Peserta juga berkesempatan melihat dan belajar langsung layanan publik di ASAN Xidmat. Pemda peserta ToT ini ada yang sudah membangun MPP, ada juga yang tengah dan akan membangun MPP di wilayahnya masing-masing. Dengan melihat langsung ASAN Xidmat, akan memberikan banyak pemahaman tentang bagaiamana membangun sistem pelayanan publik terintegrasi.
Selain ke Azerbaijan, peserta juga mengunjungi Public Service Hall (PSH) di Georgia, yang mampu mengubah iklim investasi yang tidak ramah menjadi negara yang ramah investasi.
PSH Georgia mampu meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB), tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,” imbuh Noviana Andrina.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil dari Azerbaijan mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pelayanan Mall Pelayanan Publik yang telah dibuat oleh Walikota Pekanbaru, Pekanbaru ikut ambil bagian dalam kegiatan yang ditaja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini.
" Kita bersama Pemerintah Daerah lainnya mengikuti Training for Trainers (ToT) di ASAN Xidmat Center 3, Azerbaijan. Kita belajar bagamana memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kota Pekanbaru dengan meningkatkan kualitas pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP),"ujar Jamil.
Menurut Jamil lagi, semoga dengan adanya inovasi dan pelayanan yang terbaik, maka Pekanbaru menjadi kota yang maju dengan iklim investasi yang sangat baik dalam menuju Pekanbaru Smart City yang Madani. (dil/rls)
