Kedatangan ratusan insan pers tersebut, menuntut pertanggung jawaban Dewan Pers yang dianggap lalai, diskriminatif, dan tidak proporsional dalam membuat berbagai kebijakan terkait Pers sehingga menimbulkan gejolak di kalangan insan pers, bahkan berujung dengan kriminalisasi terhadap insan pers.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DR. Suriyanto PD, SH, MKn yang turut serta dalam aksi demo tersebut mengatakan, bahwa Dewan Pers secara nyata tidak mampu menjalankan fungsinya, sebagai layaknya institusi yang seharusnya memberi perlindungan, pembinaan, dan pengayoman terhadap organisasi maupun insan Pers.
Dalam Video tersebut Suryanto mengatakan’ Carut marutnya Pers seperti sekarang ini, harus disikapi bersama agar Dewan Pers tidak arogan dan mampu menjalankan fungsinya dengan benar sehingga Pers tanah air bisa tumbuh dan berkembang, tanpa ada sekat dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja.
“ Dewan Pers nyata-nyata tidak mampu menjalankan fungsinya. Carut marut pers seperti yang terjadi belakangan ini, juga akibat dari kebijakan yang dikeluarkan tidak proporsional dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Selain itu, kriminalisasi terhadap pekerja pers terus mengemuka, dan Dewan Pers terkesan melakukan pembiaran begitu saja,” kata Suriyanto, Rabu, 4 Juli 2018.
Suriyanto juga menegaskan, ke depan PWRI akan mengajukan Judicial Review dan mendorong bahwa kriminalisasi terhadap pekerja pers sebagai kejahatan kemanusiaan.
Demo di depan Gedung Dewan Pers diikuti oleh sekitar 15 organisasi Pers, Perusahaan Media dan 400 an lebih wartawan cetak, elektronik, maupun online.
“ Kami sangat sayangkan, Dewan Pers terkesan sembunyi, dan banci tak mau menghadapi kenyataan. Kami melakukan demo sudah ada ijin, dan seharusnya Dewan Pers pun tahu tentang hal ini,” tutur Suriyanto dengan nada kesal.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi Rinaldo dalam orasinya mengatakan bahwa Dewan Pers selama ini terkesan cuci tangan terkait persoalan-persoalan Pers maupun kriminalisasi terhadap pekerja Pers. Terakhir yang membuat kekecewaan kalangan Pers, kata Rinaldo adalah kasus kematian M. Yusuf di lapas, terkait pemberitaan yang ditulisnya.
Dalam demo tersebut juga dilakukan penyerahan keranda mayat kepada perwakilan Dewan Pers sebagai simbol matinya hak-hak pers dan kedaulatan pers. (rls/PWRI)
