Rumbai Pekanbaru, (puterariau.com)
Permasalahan PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi isu nasional yang hangat-hangatnya dibicarakan oleh Pusat. Hal aneh adalah Pemerintah Propinsi Riau diduga bermain dengan Chevron yang nyata-nyata melanggar aturan NKRI.
Mengenai Kadisnaker Riau, Rasyidin SH yang tak berkutik terhadap permasalahan ketenagakerjaan dengan Chevron, Presiden SARBUMUSI, Syaiful Bahri Anshori yang juga duduk di Komisi I DPR RI menyebutkan bahwa dari awal SARBUMUSI sudah wanti-wanti dan mengingatkan kepada semua Perusahaan yang ada di Indonesia, baik Swasta dalam negeri maupun korporasi asing agar setiap pengambilan keputusan terutama terkait buruh, agar keputusan tersebut berdasarkan yang telah disepakati bersama, baik UU, Permen, Kepmen, PP maupun PKB.
Syaiful menyayangkan dalam kenyataannya banyak perusahaan yang tidak mematuhi itu, termasuk Chevron.
"Chevron tidak patuh terhadap UU Ketenagakerjaan RI, oleh karena itu saya berharap Pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh pada UU negara RI," tegasnya.
Cukup mengherankan baginya adalah mestinya Pemerintah yang justeru membantu buruh dalam menerima hak-haknya malah membela perusahaan.
"Itulah permasalahan yang harus kita kritisi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Chevron terutama terkait dengan 'On Call', mestinya Pemerintah harus membela buruh yang telah banyak dirugikan oleh Chevron, karena sampai buruh SARBUMUSI belum mendapatkan hak-haknya secara utuh. Saya sebagai Presiden Konfederasi minta dengan serius agar perusahaan memberikan hak-hak buruh yang secara hukum dilindungi UU. Kalau tidak, kami akan tuntut sampai kapan pun," tegas Wakil Rakyat di senayan yang membidangi pertahanan ini.
Ketua Umum DPP F-Sarbumusi Mitakikef, Drs. Umrah HM Thaib juga mendesak agar hal ini segera dituntaskan. Dikatakan bahwa Kadisnaker pernah berjanji mengakomodir dan mempertemukan duduk semeja. "Tapi dia yang berjanji, dia pula yang mengingkari," ujar Umrah.
Anehnya lagi, muncul surat baru yang mengatakan harus bersabar. Jadi persepsi yang timbul adalah bahwa segala kampanye, jargon dan visi misi yang dilontarkan institusi akan berbau hoax di tengah masyarakat.
Betapa tidak, Nofel SH MH yang merupakan anggota dewan pengupahan Propinsi saja alias orang dalam pun tidak bisa diselesaikan, apalagi buruh-buruh biasa. Artinya, keberadaan Kadisnaker Riau sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, kaum buruh khususnya.
Baca juga Manajemen Chevron 'Sunat' Uang Rumah Pegawai, Kadisnaker Riau 'Takluk'
Baca juga Manajemen Chevron 'Sunat' Uang Rumah Pegawai, Kadisnaker Riau 'Takluk'
Sementara itu, Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak yang coba dimintai keteranganya belum berhasil. Email Putera Riau tak kunjung dijawab meskipun sudah satu mingu dikirim ke email pribadi sang Presiden Direktur.
Demikian pula dengan Kadisnaker Riau, Rasyidin SH yang coba dikonfirmasi Putera Riau tetap mendiamkan permasalahan yang terjadi. Belum ada kebijakan ataupun tindakan apapun terkait persoalan yang sedang menjadi isu nasional dan hangat-hangatnya dibicarakan.
Boleh jadi, salah satu kegagalan Gubernur Riau, Andi Rahman saat ini adalah menempatkan jajaran yang ternyata tak sesuai dengan harapan, baik bagi Gubri sendiri, masyarakat maupun kalangan buruh. (beni/fadil/pr)
