Jakarta, (puterariau.com)
Edhy Prabowo Ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian dan pangan dari Fraksi Gerindra menegaskan menolak APBN 2018 dengan alasan karena anggaran pertanian dialokasikan secara minimalis tidak mempertimbangkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani.
Selain itu biaya produksi pupuk dalam negeri lebih mahal dari impor. Dengan demikian produsen pupuk dalam negeri tinggal menunggu waktu untuk memutuskan berhenti produksi.
"Saya kawatir saja kalau program kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, tak akan tercapai hingga sampai tahun 2019 mendatang seperti yang ditulis dalam Nawacita", kata Edhy Prabowo pada wartawan Putera Riau di Jakarta Kamis lalu (26/10/2017).
Alokasi subsidi pupuk dalam APBN yang minimalis, ujarnya lagi, sudah dapat dipastikan akan berdampak buruk pada jumlah produksi produk-produk pertanian kita. Yang akan di iikuti dengan turunnya volume produksi pangan sudah pasti, tegasnya.
Padahal sejak dari awal Presiden Joko Widodo memimpin di tahun 2014, Fraksi Gerindra tak pernah menghambat program pemerintah. Tetapi untuk yang kali ini Gerindra mengambil sikap menolak APBN 2018 karena kedaultan pangan terancam, akibat perencanaaan yang salah oleh para pembantu presiden.
Dalam satu tahun produksi pupuk dalam negeri mencapai 9 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan pupuk mencapai 14 juta ton pertahun.
Makanya, di beberapa tempat sering kita dengar dilapangan terjadi penyelundupan pupuk karena kekurangan pupuk di satu kota yang diambil dari kota lain akibat kelangkaan di pasar, ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.
Saya termasuk yang tak yakin bahwa ada skenario apabila terjadi kekurangan pupuk didalam negeri, akan diatasi dengan impor pupuk dari luar negeri. Mengapa, karena kemampuan impor dari luar negeri juga sangat terbatas atau diragukan kemampuannya meski harga pupuk impor biaya produksinya lebih rendah.
Kendala yang lain selama ini harga jual gas untuk produsen pupuk menggunakan harga patokan $ 6 yang termasuk tinggi, sedangkan di luar negeri cuma berkisar $ 3.
Walau begitu saya tetap minta pada produsen pupuk yang terancam berhenti produksi karena selama ini tergantung pada subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah, untuk tetap membantu petani kita.
Masih ada sisa waktu 2 tahun lagi bagi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sebenarnya pertanian kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal asal pupuknya cukup untuk petani kita. Selama ini subsidi diberikan langsung kepada produsen pabrik pupuk yang kebanyakan BUMN.
Tokoh pendidikan Roberto Bangun yang pernah jadi wakil rakyat pada tahun 1971 di Jakarta mengatakan banyak anomali dalam pertanian kita. Mestinya petani yang di subsidi oleh pemerintah atau negara. Di negara kita yang disubsidi adalah produsen pupuk. Masalah lainnya, yang tidak kalah kontroversialnya, pendidikan tinggi kita banyak meluluskan insinyur pertanian dengan biaya pendidikan yang dibantu oleh APBN. Tapi, mereka setelah lulus tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal untuk melahirkan ahli pertanian mahal ongkosnya, ujarnya.
Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan telah memberikan tantangan dan ruang kepada Direksi BUMN untuk menyumbang pada penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dengan menggunakan pinjaman dari pihak ke tiga atau perbankan. Atau diganti dengan direksi baru jika tidak mampu memenuhi target usaha yang mendatangkan keuntungan.
Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indragiri, Beni Yussandra SE khawatir bahwa program pemerintah belum berjalan efektif dan maksimal. Ia melihat dari program yang selama ini ada, masih terkesan ada nuansa 'vested interested.'
Ketua Serikat Petani Indragiri, Beni Yussandra SE
Petani di Riau saja misalnya, ia menyebutkan bahwa masih banyak yang belum mengetahui apa program pemerintah kedepan yang langsung menyentuh pada tingkat bawah. Sementara, dinas terkait juga jarang mendata dan mensosialisasikan hal-hal terupdate.
"Instansi terkait terkesan ngikut pola lama, yang artinya bidang pertanian masih terkesan berjalan di tempat," tutupnya. (Erwin Kurai/tamba/awani)
