Batam, (puterariau.com)
Banyaknya aktivitas penimbunan hutan mangrove di wilayah Kecamatan Sagulung untuk pengembangan perumahan berakibat rusaknya lingkungan.
Aktivitas penimbunan hutan mangrove, sungai dan laut untuk pengembangan perumahan dan lainnya yang biasa disebut reklamasi merupakan suatu tindakan yang kerapkali dilakukan oleh perusahaan yang melakukan usahanya di daerah kepulauan seperti Batam dan beberapa daerah lain di sekitarnya.
Penimbunan yang mereka lakukan kadang-kadang seperti membabi buta tanpa memikirkan dampaknya yang akan terjadi.
Hal itu cukup dikeluhkan oleh Camat Sagulung Batam, Reza Khadafy kepada Putera Riau, Kamis (21/09/2017).
Reza menyebutkan bahwa aktivitas penimbunan hutan mangrove di wilayahnya Kecamatan Sagulung paling banyak terjadi yakni, di Kelurahan Tembesi, Sei Pelenggut dan Sei Langkai.
Aktivitas tersebut berupa penimbunan hutan mangrove, sungai dan laut untuk pengembangan proyek perumahan dan lain sebagainya.
"Dari data yang kita peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, aktivitas penimbunan hutan mangrove paling banyak ada di Kecamatan Sagulung. Sebagian aktivitas itu ada yang sudah memiliki izin, ada juga yang tidak berizin, namun kegiatan itu sangat mengganggu dan juga membahayakan masyarakat yang bermukim di sekitar," ujar Reza.
Maraknya proyek reklamasi itu tentu sangat berdampak terhadap lingkungan hidup, seperti terjadinya banjir yang kerap mengepung masyarakat Sagulung ketika hujan lebat turun.
Bahkan ada perusahaan yang sengaja mempersempit alur sungai yang menjadi saluran pembuang dari berbagai pemukiman warga di Kelurahan Tembesi.
"Yang mereka timbun itu daerah resapan air. Makanya kalau air pasang atau hujan deras, terjadi banjir dimana-mana," ujar Reza lagi.
Sebelumnya, warga perumahan Taman Anugerah, Kelurahan Tembesi, Sagulung pernah menolak proyek reklamasi yang menimbun hutan bakau atau mangrove di belakang perumahan tempat mereka tinggal. Mereka sangat kawatir jika hutan bakau tersebut ditimbun, pemukiman mereka akan terendam banjir nantinya.
"Hutan bakau itu merupakan daerah resapan air. Nah kalau itu ditimbun, air pembuangan mau ngalir kemana lagi," katanya.
Untuk itu dia sangat berharap agar pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menghentikan reklamasi tersebut.
"Karena hal ini sangat berbahaya buat tempat tinggal kami pak," ujar Aciak kepada Putera Riau.
Sejak marak dan berkembangnya proyek pembangunan perumahan dan galangan kapal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mencatat dan mengungkapkan setiap periode pembangunan Kota Batam kehilangan banyak hutan mangrove.
Bahkan, sepanjang tahun 2015, sebanyak 800 hektar hutan mangrove di Batam hilang akibat tingginya pembangunan perumahan.
Dari jumlah sebanyak 800 hektar hutan mangrove yang hilang itu, tersebar di sejumlah wilayah Kota Batam. Sekitar 620 hektar diantaranya berada di daerah Tembesi, Kecamatan Sagulung akibat pembangunan waduk dan perumahan.
"Sebelum pembangunan dimulai pada tahun 2009 Batam memiliki hutan mangrove 19,9 persen. Grafik hutan mangrove terus turun drastis dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 hutan mangrove yang tersisa hanya 5,9 persen dan terus berkurang sampai saat ini," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dendi Purnomo, beberapa waktu lalu.
Untuk melestarikan hutan mangrove yang terus berkurang dari peta wilayah Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanaman hutan mangrove yang dipusatkan di kampung Jawa Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk.
"Peruntukan suatu wilayah sebagai daerah hutan mangrove diatur berdasarkan Perpres nomor 87 Tahun 2011. Jika ada pembangunan yang menyalahi aturan di wilayah itu, kita akan hentikan," tegasnya.
Hal ini juga yang menjadi dasar DLH Batam menghentikan aktivitas penimbunan yang dilakukan salah PT Adi Bintan Pratama dan PT Artakindo di Tembesi.
"Dimana, pengembang itu menimbun hutan mangrove tanpa izin dan tak mau tahu akan kerusakan lingkungan," jelasnya. (rega)
