Pekanbaru, (puterariau.com)
Pekanbaru yang metropolitan dan madani kayaknya bisa tinggal slogan jika tak ada solusi terkait permasalahan bentrok antara angkutan konvensional dan angkutan online.
Pemko Pekanbaru dianggap tidak tegas dan plin plan mencari solusi terbaik. Ketika 'barang' itu sudah ribut di lapangan, belum ada juga kebijakan yang tegas muncul. Meleset.....
Ratusan supir taksi konvesional kecewa karena respon Pemko Pekanbaru yang belum bisa memastikan kapan angkutan online ditindak. Mereka tak menjamin bentrok ini tak terulang kembali.
Bahkan keinginan supir taksi konvesional bertemu Walikota Pekanbaru Firdaus pun gagal. Mereka hanya ditemui Kadis Perhubungan Arifin Harahap, Senin pagi (21/8/17).
"Kami sangat kecewa, keinginan kami untuk bertemu langsung Walikota tidak tercapai," ungkap salah seorang perwakilan dari pengemudi Taksi Konvensional, Yudison saat Arifin menemui pendemo di pintu gerbang Kantor Walikota Pekanbaru yang dikutip Putera Riau.
Menurut Arifin, Walikota Firdaus tidak bisa menemui pendemo karena sedang tidak berada di Pekanbaru, melainkan sedang dinas ke luar kota. Walah piye iki....
“Pak Walikota sedang dinas ke luar kota. Saya selaku Kepala Dinas Perhubungan mewakili beliau menemui Bapak-bapak sekalian,” ujarnya Arifin disambut suara gerutu para demonstran.
Mereka tetap ingin menyampaikan tuntutan mereka terkait aksi tersebut yang kemudian digelar di aula Kantor Walikota. Sekitar 20 perwakilan pendemo diajak duduk bersama untuk membicarakan permasalahan yang muncul.
Supir angkutan konvensional meminta Pemko Pekanbaru bertindak tegas terhadap angkutan online yang semakin hari terus bertambah jumlahnya. Sebab, jika terus dibiarkan, para supir taksi konvensional khawatir tidak bisa lagi bekerja karena sepinya penumpang.
Saat ini saja ketika tanpa taksi online, penumpang sepi, apalagi ditambah adanya online. Ibarat menambah kehidupan di neraka dunia jika angkutan online ini beroperasi di Pekanbaru akibat sepinya penumpang.
"Maka dari itu kami ingin sampaikan ini kepada Walikota Pekanbaru, sehingga ada keputusan Walikota yang tegas melarang angkutan online di Pekanbaru," tegas Yudison.
Arifin pun hanya bisa mengatakan akan menyampaikan kepada Walikota Firdaus. Ia juga tidak bisa memastikan berapa lama keputusan resmi terkait angkutan online bisa dikeluarkan.
Tampak terlihat bahwa seorang Kadis pun di dunia PNS tak bisa berbuat banyak akan hal ini, menanti kebijakan politis dari sang Walikota yang terkesan 'tiarap'.
Ketidakpastian jawaban Arifin tersebut membikin para supir konvensional kecewa. Mereka khawatir kondisi tersebut kembali memicu konflik di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan protes kami, kalau Pemko tidak merespon cepat, kami tidak menjamin bentrok di lapangan tidak terulang lagi,” ujar salah seorang perwakilan supir.
Ketua Sarbumusi Riau Sayangkan 'Ketakutan' Walikota Pekanbaru
Sementara itu, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Propinsi Riau menyayangkan 'lemahnya' Walikota Pekanbaru bertindak.
Ketua DPW PPP, Drs. Umrah HM Thayib mendukung Walikota yang sayang dengan rakyatnya
"Seharusnya ada solusi yang baik terhadap hal ini. Kita mendukung beliau karena slodan dan program kerja Walikota Firdaus katanya pro rakyat, kalau sudah begini rakyat mana yang disebut itu ? Kita tetap ingin rakyat Pekanbaru itu dibela, kalau begini apanya yang dibela, justeru merugikan salah satu pihak juga tidak baik," ujarnya yang juga sebagai Ketua DPW PPP Propinsi Riau ini.
Ia berharap WaliKota Pekanbaru bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Angkutan online itu juga manusia, konvensional juga manusia, Pemko harus turun tangan full action terkait permasalahan yang terjadi.
Walikota jangan seperti anak kecil yang tak mengerti apa-apa, sebab tuntutan masyarakat itu simpel, bagaimana mereka bisa hidup juga merasakan nikmatnya kemerdekaan ini. Kalau salah satu sudah dilarang atau dihancurkan sama saja memenjarakan mereka.
Intinya, Walikota Pekanbaru tentu lebih paham bagaimana kebijakan yang adil dan tegas tersebut. Ibarat kata, tidak mungkin mengajari burung terbang, begitu juga dengan masyarakat yang tak etis rasanya untuk mengajari Walikota Pekanbaru yang sudah barang tentu lebih paham. (beni/tamba/tim/rls)
