Pekanbaru, (puterariau.com)
Mahkamah Partai mengirimkan surat kepada seluruh DPW dan DPC PPP dibawah Ketum Djan Faridz untuk segera merapatkan barisan.
Dalam hal ini, Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umrah HM Thayib melalui Wakil Sekretaris DPW PPP, Fadila Saputra meminta seluruh DPC Kabupatan/Kota di Riau segera merapatkan barisan untuk menghadapi Pilgubri dan Pilbup Kabupaten Inhil tahun 2018 ini.
"Diminta kepada DPC PPP Kabupaten Inhil agar segera melakukan penjaringan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil," ujar Fadila Saputra yang merupakan Sekretaris Desk Pilkada ini.
Ia menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Inhil menjadi ajang kontestasi politik negeri ini yang menjadi perhatian semua pihak. Oleh karena itu DPW PPP akan memaksimalkan peran seluruh kader mematangkan strategi untuk memenangkan jagoan dari PPP.
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4u6FDb4HTXDHL2jTOtOn0Z6KHfAmgxMlRU3B4S6yh3nEKCPQT6P4VTJt5XOcNivydhrJZHq-jj4taZ7z8b6tmg-OORVkuUR0YoS33i4F0Aj6m4F89mAw9LgcwdHLdS9a8NdfMOFJ8-QWK/s1600/IMG-20170830-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
Sebagaimana diketahui, berdasarkan surat yang diterima menyatakan bahwa kepengurusan DPP PPP yang diketuai oleh Ketua Umum H Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal DR HR A Dimyati Natakusumah SH MH MSi berdasarkan hasil Mukhtamar VIII di Jakarta tahun 2014 adalah kepengurusan yang syah secara hukum sesuai UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang Parpol, yang pada pokoknya menyatakan penyelesaian sengketa Parpol sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan surat yang diterima menyatakan bahwa kepengurusan DPP PPP yang diketuai oleh Ketua Umum H Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal DR HR A Dimyati Natakusumah SH MH MSi berdasarkan hasil Mukhtamar VIII di Jakarta tahun 2014 adalah kepengurusan yang syah secara hukum sesuai UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang Parpol, yang pada pokoknya menyatakan penyelesaian sengketa Parpol sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai.
Kemudian mendesak Menkumham untuk menerbitkan Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan susunan personalia DPP PPP masa bhakti 2014-2019 hasil Mukhtamar Jakarta dengan susunan kepengurusan yang dipimpin oleh H. Djan Faridz dan DR. HR A Dimyati Natakusumah SH MH MSi masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sesuai surat DPP Nomor :039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 perihal permohonan pengesahan hasil Mukhtamar VIII PPP tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014.
Fadil menghimbau seluruh kader PPP baik di Kabupaten/Kota se-Riau untuk kembali merapatkan barisan dan mengatur strategi dalam Pilkada tahun 2018 ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umrah HM Thayib sepulang dari DPP PPP kemarin, mudah-mudahan awal bulan ini sudah ditetapkan oleh Menkumham. (pr/doc)
