Taluk Kuantan, (puterariau.com)
Terus terang, publik di Kuantan Singingi sangat prihatin mendengarkan respons Sekda Kuansing terhadap kasus OTT pungli yang menjerat pegawai Dinas Perhubungan beberapa waktu yang lalu.
Ucapan beliau yang mengatakan soal ancaman sanksi kepada ASN mesti melihat seberapa fatal kesalahan oknum tersebut karena memberhentikan PNS lebih sulit daripada merektrut PNS.
Sebagai masyarakat Kuansing yang anti korupsi, jelas sekali ucapan Sekda ini adalah bentuk pelecehan terhadap semangat daerah dalam hal melawan korupsi.
"Jadi kita minta pada pak Bupati dengan segala hormat, tolong oknum Dinas Perhubungan ini diberikan sanksi pemecatan dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujar tokoh pemuda Kuansing yang merupakan aktifis kota Jalur, Khairul Ikhsan Chaniago.
Pungli adalah perbuatan yang jelas jelas melanggar aturan. Semangat negeri ini sangat jelas dan tidak ada tempat untuk oknum-oknum pegawai berotak pungli dan maling.
"Kita apresiasi pada Polres Kuansing yang sudah berhasil mengungkap kasus ini. Selanjutnya soal sanksi, kita tidak ingin oknum Dinas Perhubungan ini didiamkan begitu saja, ini masukan pada Pak Bupati. Tirulah kepala daerah lain yang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pungli," pintanya.
Tidak ada cara lain untuk memutus rantai pungli selain memecat dan memenjarakannya, sebab jika hanya dirotasi atau diturunkan jadi staf, bukan tidak mungkin oknum tersebut tetap bermain uang dengan mencari cara lain.
"Saya yakin pak Bupati sepakat soal ini, jangan sampai Bupati jadi korban ucapan “bakalebuik Sekda” yang terkesan melindung-lindungi pegawai pungli, Segera pecat dan penjarakan saja oknum Dinas Perhubungan ini," pungkasnya. (roder)
