Jogjakarta, (puterariau.com)
Bupati Kepulauan Meranti Drs. H Irwan MSi menggelar pertemuan dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Pertemuan itu membahas kerja sama pengelolaan gambut berkelanjutan antara Bupati Kepulauan Meranti dengan UGM sebagai tindak lanjut rapat POKJA Gambut Pulau Padang beberapa waktu lalu di ruang tamu rektor di Gedung Pusat UGM, Yogjakarta, Jumat kemarin (9/3/2018).
Hadir dalam pertemuan itu, Rektor Prof. Ir Panut Mulyono MEng PhD, Ketua Pokja Gambut UGM Dr. Satyawan Pudyatmoko, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti Ir. Achmad Prasetyo, Kepala Bagian Humas dan Protokol Helfandi SE MSi, Dosen Fak kehutanan UGM Oka Karyanto SP MSc, Dosen Fakultas Ekonomi Drs. Dumairy MA, Dosen Fakultas Teknik, Dr. Rahmad Jayadi, Prof. Ir Joko Sujono MEng PhD serta Direktorat Kerjasama UGM Widati.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai hal terkait apa saja yang akan dikerjakan oleh tim restorasi gambut UGM dalam menyelesaikan permasalahan gambut yang terjadi di Meranti serta masalah lainnya yang dinilai cukup komplek yang bermuara pada revitalisasi ekonomi masyarakat.
Adapun revitalisasi ekonomi yang dimaksud meliputi keterbatasan sumber mata pencaharian, permodalan usaha, pemasaran produk, serta lingkungan.
Sejauh ini seperti disampaikan oleh, Rektor Universitas Gadjah Mada. Prof. Ir Panut Mulyono, MEng DEng. Pihaknya melalui Tim Restorasi Gambut yang dibentuk telah melakukan pra survei sehingga telah memperoleh gambaran model penanganan lahan gambut, meski begitu untuk mendapatkan data yang benar benar valid, diakui rektor UGM masih perlu didiskusikan dengan dinas teknis terkait Pemkab Meranti.
Sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti berharap komoditi pangan alternatif (Sagu.red) yang menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat dapat mengatasi krisis pangan dan mendukung kedaulatan pangan nasional.
Namun seperti diketahui masih banyak kendala yang harus dituntaskan terutama masalah infrastruktur.
Seperti diketahui, Kabupaten termuda yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia dan Singapura ini masih minim infrasruktuktur jalan dan jembatan pembuka akses daerah, begitu juga jaringan listrik dan akses terhadap air bersih.
Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H Irwan MSi menyampaikan dalam forum tersebut, perlu intervensi Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten termuda di Riau itu. Dengan memberikan alokasi anggaran lebih kepada Kabupaten yang masuk dalam kawasan prioritas nasional ini.
Diantaranya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di Meranti perlu adanya kebijakan tataruang yang efektif dan berdaya guna bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Meranti.
"Hingga kini pembangunan di Kepulauan Meranti mayoritas masih menggunakan dana APBD Kabupaten, padahal Kepulauan Meranti dalam wilayah NKRI termasuk Daerah terluar dan sebagai kawasan lokpri yang seharusnya lebih diperhatikan oleh P
Pusat dengan memberikan alokasi dana lebih untuk Meranti," papar Bupati.
Dengan didukung infrastruktur yang memadai menurut Bupati akan membuka peluang pengembangan potensi SDA, disektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan.
Pada kesempatan itu, Bupati Meranti Drs. H Irwan MSi juga meminta UGM untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi yang tegas dalam hal pengelolaan arang bakau.
Misal dengan mengeluarkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga masyarakat yang selama ini hanya bekerja untuk para cukong dapat mengelola arang bakau sendiri dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Meranti yang berkisar 29.8 persen.
Masalah interusi air laut yang membasahi lahan pertanian masyarakat akibat rusaknya tanggul, menurut Bupati Meranti juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena menjadi salah satu faktor utama kegagalan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.
Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti, H. Makmun Murod, abrasi dan intrusi merupkan faktor yang mendorong hancurnya perekonomian masyarakat, karena sebagian kebun kelapa, sagu dan pohon karet yang menjadi potensi sektor perkebunan Meranti, menjadi lautan dan sebagian lahan pangan terancam hancur akibat masuknya air asin ke daratan. Kondisi ini dipicu oleh rusaknya pintu klep dan tanggul serta tidak adanya pemecah gelombang.
"Dalam mengatasi Interusi air laut dilahan pertanian masyarakat, kita juga perlu pembangunan skat kanal yang dirancang sesuai dengan kondisi dilapangan serta tanggul pemecah ombak," jelas Bupati.
Masalah lainnya yang dihadapi Meranti dikatakan Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, didampingi Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod dan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir. Achmad Pratseryo menegaskan abrasi pantai yang dapat mengancam batas wilayah NKRI karena setiap tahun memakan daratan 14-25 Meter.
"Meranti yang merupakan wilayah kepulauan dan 80 % Wilayahnya berupa gambut, juga menghadapai masalah yang serius yakni ancaman hilangnya pulau karena abrasi sehingga mengancam batas negara didaerah yang merupakan beranda terdepan dari NKRI," ujar Bupati Irwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga berkesempatan memberikan masukan kepada Tim Restorasi UGM, seperti membuat rancangan pembangunan pertanian terpadu berbasis organik di Pulau Topang, karena kondisi wilayahnya sangat mendukung. Membangun PIR kelapa sebagai salah satu upaya revitalisasi ekonomi dengan mengoptimalkan lahan tidur dan membangun satu unit pabrik kelapa yang mengolah minimal 5 produk turunan (santan/minyak kelapa, sabut, batok, air kelapa, gula) untuk memberikan nilai tambah terhadap produk kelapa yang juga berdampak pada semakin tingginya harga kelapa di pasaran.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Bupati Meranti Drs. H Irwan MSi, Kepala Bappeda, dan Kadis Perkenunan. Rektor UGM Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir Panut Mulyono akan berupaya membantu dalam hal pengelolaan gambut Meranti agar tetap terjaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Presiden.
Hal senada juga disampaikan oleh Prof Setyawan dan Dr Oka. Ia menegaskan bahwa permasalahan di Meranti tidak hanya berupa permasalahan gambut tapi sudah multi dimensi karena mencakup aspek mata pencaharian, modal sosial, market, infrastruktur. Untuk itu Ketua Tim Restorasi Gambut UGM ini menyarankan, sebagai daerah berpulau, Meranti sangat perlu dukungan Pembangunan Infrastruktur yang harus dimulai dengan menata daerah pinggiran.
Akhir kata, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H Irwan MSi mengucapkan terima kasih kepada UGM yang telah mendukung penuntasan masalah gambut di Meranti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat. (Agus/hms)
