Taluk Kuantan, (pr)
Ketua Forum Mahasiswa Peduli Kuansing (FMPK), Khairul Ikhsan Chaniago menilai bahwa Rp 6 miliyar untuk pengadaan tiga unit mobil dinas yang diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati Kuansing yang telah tertuang dalam APBD 2018 terkesan pemborosan.
Aktivis muda Khairul Ikhsan Chaniago yang dikenal dengan KIC ini menyebutkan bahwa FMPK menolak keras upaya pembelian tiga mobil dinas senilai Rp6 miliar.
“Pengadaan 3 unit mobil dinas tersebut tidak relevan dengan kondisi ekonomi Kuansing yang memang tidak menentu sejak dipimpin Mursini-Halim ini,” katanya, Selasa (27/2).
Bahkan, jika hal itu dipaksakan, maka anggaran pengadaan mobil yang terlalu besar ini semakin mencederai kepercayaan rakyat kepada Mursini-Halim yang terkesan lembek dalam memimpin. Padahal anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan publik lainnya mengingat tidak jelasnya arah kebijakan Mursini-Halim dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dikampanyekan saat Pilkada lalu.
Yang anehnya, kata KIC, indikator pembelian mobil tersebut tidak wajar. Karena dulu, semua pihak pasti tahu, bahwa Mursini pernah menolak pembelian mobil dinas baru.
style="text-align: justify;">
Kenapa sekarang tiba-tiba berubah drastis ? Setelah kita selidiki rupanya Bupati ingin mengganti mobil. Karena beliau merasa mobil Innova jauh kalah keren dibandingankan mobil Harrier milik Wabup, Fortuner milik Sekda dan jenis mobil yang dipakai Forkopimda lainnya.
Kalau memang itu benar indikator pembelian mobil tersebut, maka wajar ketika publik menilai bahwa Datuk Mursini yang sudah dipilih, yang dulunya mengaku merakyat sekarang justeru menunjukan sifat kekanak-kanakan yang tidak ingin tersaingi dengan orang lain.
"Dan yang terjadi selama ini beliau hanya memberikan kesan pro rakyat, padahal aslinya jauh dari rakyat," jelasnya.
Seharusnya, disarankannya, Bupati harus terlebih dahulu mementingkan kepentingan rakyat dari pada mementingkan kepentingan pribadi dan ego struktural. Sebagai pemimpin tertinggi di Negeri Jalur, harusnya Bupati mempunyai prihatin terhadap kondisi Kuansing saat ini yang tidak menentu karena diduga akibat tidak sejalannya Bupati dan Wabup.
"Kita juga melihat sistem penganggaran untuk pengadaan mobil mewah untuk Bupati dan Wabup ini tidak mencerminkan sikap pemimpin yang sederhana dan melayani rakyat malah terkesan untuk hidup bermewah-mewahan," disimpulkannya.
KIC dengan tegas menyatakan bahwa FMPK menolak pembelian mobil Bupati dan Wabup yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat disaat programnya jauh dari harapan rakyat. Karena FMPK menilai mobil dinas Bupati dan Wabup yang sekarang mereka pakai masih sangat layak dan bagus untuk digunakan.
"Kita ulangi, sikap dari FMPK sangat jelas, yakni batalkan anggaran pembelian mobil tersebut, sebab mobil dinas yang sekarang mereka pakai masih sangat layak dipergunakan," diakhirinya. (pr)
