Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tahun 2018 akan menjadi mall pelayanan publik. Hal itu sebagai bentuk pengembangan inovasi DPMPTSP lantaran berhasil menjadi salah satu role model pelayanan publik tingkat nasional.
Pembentukan Mal Pelayanan Publik ini
dilatar belakangi oleh fakta, bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan yang lebih
baik. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya kebutuhan pelayanan yang
cepat serta dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih
sederhana, maka harapan dan tuntutan untuk lebih memudahkan dan menyederhanakan
pelayanan semakin kuat. Oleh karena itu, diapandang perlu pelayanan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah menjadi terintegrasi dalam satu gedung pelayanan.
Terkait dengan hal tersebut DPMPTSP Kota
Pekanbaru mengikuti seminar Penguatan Regulasi Mal Pelayanan Publik yang di
selenggarakan di Kementerian PANRB di Jakarta pada hari kamis tgl 18 Januari
2010, seminar tersebut dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Muhammad Jamil, M.Ag, M.Si
dan Sekda Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Mohd Noer MBS SH, MSi, MH Seminar penguatan regulasi mal pelayanan publik mempunyai tujuan yakni :
- Membangun pengertian bersama mengenai perlu adanya Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Mengembangkan ide dan gagasan yang perlu diatur dalam Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Memberikan pengertian yang sama sekaligus testimoni keberhasilan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik saat ini
Dalam kesempatan tersebut Kota Pekanbaru juga telah menerima Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11
Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun
2018 dimana Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari 11 Kota/Kabupaten yang di
tetapkan oleh Kemenpan RB untuk penetapan lokasi penyelenggaraan mal pelayanan
publik tahun 2018
Mall Pelayanan Publik Untuk Mempermudah Masyarakat
Walikota
Pekanbaru Dr. Firdaus, ST., MT mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru
berencana membangun Mal Pelayanan Publik pada tahun 2018 mendatang. Hal
ini dikatakan Walikota Pekanbaru pada acara kunjungan dan ekspose Deputi
Pelayanan Publik Kementrian PANRB RI (Diah Natalisa), tentang Mal Pelayanan
Publik
.
"Kita
dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk melakukan berbagai persiapan dalam
rangka pembangunan Mal Pelayanan Publik di Pekanbaru," ujar Walikota
Pekanbaru.
Dengan
adanya Mal Pelayanan Publik, kata Dr. Firdaus, ST., MT, semua perizinan bisa
dilakukan di satu gedung yang sama (One Stop Services). sehingga urusan
perizinan bisa lebih mudah dan cepat dan mewujudkan kemudahan usaha bagi
masyarakat.
Walikota
menjelaskan, Mal Pelayanan Publik ini merupakan integrasi dari pelayanan yang
diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun yang diberikan instansi vertikal,
termasuk kelembagaan swasta dalam satu gedung.
Saat ini, Walikota
menjelaskan bahwa pelayanan publik di Pekanbaru, terutama dalam bidang
perizinan di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Pekanbaru terbilang cukup baik dan maksimal. Hal ini terbukti dari
hasil evaluasi dari Ombudsman Republik Indonesia, DPMPTSP Pekanbaru mendapat
nilai sempurna serta menjadi percontohan pelayanan publik secara nasional.
"Kalau di Pekanbaru,
DPMPTSP sudah sangat baik. Bahkan menjadi "role model"
nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun pembangunan Mal
Pelayanan Publik ditujukan untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi dan
meningkatkan daya saing," tutur Walikota.(advertorial)
