Pekanbaru, (puterariau.com)
Komitmen Pemerintah Propinsi Riau untuk menghemat APBD dari belanja daerah yang dikategorikan pemborosan hingga saat ini gagal terwujud. Kebijakan anggaran yang direncanakan dalam APBD 2018 diwarnai dengan pemborosan anggaran. Untuk rakyat itu itu boleh dikatakan tidak ada, malah cenderung hanya untuk perjalanan dinas. APBD Riau hanya untuk bagi-bagi pejabat dan elit politik semata !
FITRA Riau mencatat bahwa belanja daerah Pemerintah Propinsi Riau tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.10,3 triliun, lebih rendah Rp.1 triliun dari tahun sebelumnya (2017) yakni sebesar Rp.11,3 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, Pemerintah menganggarkan belanja perjalanan dinas (Perjadin) tahun 2018 sebesar Rp.426 miliar. Meskipun secara nominal anggaran Perjadin tahun 2018 menurun, namun secara proporsi dari total belanja daerah tahun 2018 hampir sama dengan tahun 2017.
justify;">
"Tahun 2017, ketika APBD sebesar Rp.11,3 triliun, Pemprov Riau menganggarkan Rp.513 miliar (4,6% dari total APBD), sedangkan tahun 2018 ketika APBD sebesar Rp.10,3 triliun, belanja Perjadin 4,13% dari total APBD. Artinya, secara proporsi tidak berubah antara tahun 2018 dan tahun 2017," ungkap Tarmizi dari FITRA yang dihubungi Putera Riau.
Disebutkan bahwa meskipun tahun 2018 anggaran Perjadin Propinsi Riau menurun, namun anggaran perjalanan dinas DPRD Riau justeru meningkat 3% dibandingkan tahun 2017 lalu. Karena tahun ini, sektretariat DPRD Riau, anggaran perjalanan dinasnya sebesar Rp.197,3 miliar, sementara tahun 2017 sebesar Rp.191,6 miliar.
Pengurangan biaya perjalanan terjadi untuk SKPD selain DPRD 2017 sebesar Rp.321 miliar menjadi Rp.228 miliar pada tahun ini. Artinya Pemerintah Propinsi Riau hanya berani menurunkan belanja perjalanan dinas untuk Pemerintah, sementara tidak berani mengurangi perjalanan dinas di DPRD. Begitu juga sebaliknya, DPRD tegas dengan Pemerintah, sementara anggarannya aman tidak bisa diganggu gugat. Kemana nurani anggota DPRD Riau ini terhadap rakyat ? Masih pantaskah mereka disebut wakil rakyat ?
Terkait hal ini, Karo Humas Pemprov Riau, Firdaus saat dikonfirmasi Putera Riau mengarahkan pada BPKAD yang dipimpin oleh Syahrial Abdi. "Saya tak bisa menjawabnya, nanti salah-salah pula, itu langsung saja ke Pak Syahrial Abdi," ujar Firdaus mengelak. (beni/fadil/pr)
