Kualatungkal, (puterariau.com)
Ratusan pengusaha pinang mulai dari petani hingga pelantik pinang berharap banyak uang mereka bisa kembali ke tangan mereka para pengusaha pinang yang kini harus menanggung beban dan terlilit utang hingga meninggalkan jaminan sertifikat untuk mendapatkan modal usaha.
"Tapi apis kerja sama dengan PT Sarinur yang mengiming-imingkan harga yang tinggi. Kami tidak tau harus bagaimana lagi, uang di tangan sudah habis. Sementara petani yang menjual pinang ke kami terus menagih uang mereka yang belum dibayar penuh. Pusing," keluh salah satu pengepul pinang, H Adul, Rabu kemarin (17/1).
Kondisi memprihatinkan ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI, Dapil Provinsi Jambi, H Bakrie. Selain mengaku turut prihatin, politisi Partai PAN ini meminta aparat hukum dan Pemerintah Daerah bertindak sigap dan cepat mengendus dan menangkap Harjit Singh untuk diminta pertanggungjawabannya.
justify;">
"Dalam hal ini Kapolri, aparat hukum daerah diminta bertindak dan menangkap Harjit Singh secepatnya," kata H Bakrie.
Tidak hanya berhenti disitu, menurut H Bakrie, Pemkab Tanjab Barat jangan tinggal diam. Aset yang ada di Tanjab Barat diminta untuk didata dan jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab.
"Ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk berhati-hati menerima investor asing demi kebaikan masyarakat," sesal H Bakrie.
Bukan hanya Pemkab, anggota DPR RI ini juga mengingatkan agar kedepannya masyarakat untuk lebih berhati-hati menjual hasil kebunnya.
"Jangan tergiur dengan iming-iming dibeli dengan harga yang lebih mahal langsung percaya. Belakangan baru ketahuan ini terindikasi merupakan penipuan dengan angka yang sangat banyak hingga puluhan miliar rupiah," ujar H Bakrie.
Menanggapi teguran ini, Kadis Koperindag UMKM Tanjab Barat, Syafariwan mengatakan Pemkab sesuai dengan arahan dewan sudah dibentuk meja pengaduan sejak sepekan lalu.
"Di Kecamatan juga sudah kita buat meja pengaduan, karena kalau mengndalkan di sekretariat kan banyak yang jauh, untuk itu di kecamatan seperti di Kecamatan Pengabuan dan Bram itam juga kita buka desk pengaduan," jelas Syafriwan. (Yudi/tonang)
