Selat Panjang, (puterariau.com)
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI akan menutup kasus laporan Meranti berdarah yang terjadi tanggal 25 Agustus 2016 silam.
Kesimpulan itu diambil setelah didapati kata sepakat antara Pemkab Meranti dengan para tokoh agama dan tokoh adat terkait hal itu dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu kemarin (01/11/2017).
Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Asisten I Bidang Pemerintahan Jonizar, Komisioner Komnas HAM Johan Efendi bersama Staf Fungsi Pemantauan Aktifitas HAM, Dewi, Ana, Dian, Asep dari FKUB Meranti, H. Ridwan Hasan dari LAM, Ketua MUI Mustafa, Anggota DPRD H. Zubiarsyah, Anggota DPRD Ardiansyah, Kabag Hukum Sudandri, Kabag Tata Pemerintahan Eri Suhairy, serta para anggota Paguyuban dan tokoh masyarakat lainnya.
Pada kesempatan itu, perwakilan Komnas HAM yang dipimpin Johan Efendi sengaja datang dan menggelar pertemuan dengan Pemkab Meranti yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, serta para tokoh masyarakat/agama/adat untuk melihat dan mendengarkan langsung keterangan terkait kasus Meranti berdarah yang terjadi kurang lebih setahun yang lalu.
Diawali dengan keterangan dari Wakil Bupati H. Said Hasyim yang menjelaskan bahwa kasus Meranti berdarah yang terjadi setahun lalu telah selesai bahkan terselip hikmah di balik itu semua dan banyak pelajaran yang didapat masyarakat, Pemerintah maupun para tokoh masyarakat untuk menjadikan Meranti lebih baik lagi kedepan.
Salah satu yang dirasakan saat ini adalah semakin eratnya hubungan silaturahmi antara aparat Kepolisian dengan masyarakat yang dibuktikan semakin intensnya komunikasi dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat.
Suasana semakin kondusif berkat dilakukannya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah kepada keluarga korban.
Pemkab sendiri, diakui Wabup selalu memberi support kepada keluarga korban seperti memperkerjakan adik almarhum Apri Adi Pratama menjadi pegawai honorer Pemda menggantikan abangnya, begitu juga istri almarhum Is Rusli yang diangkat menjadi honorer Pemda untuk membantu ekonomi keluarga.
Ditambahkan Wakil Bupati H. Said Hasyim, sesungguhnya sejak dahulu Selat Panjang yang dihuni oleh masyarakat multi etnis hidup berdampingan dengan rukun dan damai dalam keberagaman.
Pernyataan Wakil Bupati diperkuat oleh pernyataan anggota DPRD Meranti Ardiansyah. Menurut ia sejak dilakukannya pendekatan baik oleh Kepolisian maupun Pemkab kepada pihak keluarga, tidak ada lagi gejolak.
“Hingga saat ini tidak ada lagi hal yang dapat menimbulkan gejolak dan semua masalah telah dapat diselesaikan lewat musyawarah dan kekeluargaan,” ujarnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh perwakilan FKUB Asep. Menurutnya kejadian Meranti berdarah telah membuat hubungan Kepolisian dan masyarakat semakin erat bahkan pihak Mapolres Meranti setiap hari mewajibkan anggotanya menggelar sholat subuh keliling (Suling) dari masjid ke masjid. Melalui kegiatan itu aparat kepolisian berbaur dengan masyarakat se-antero Selat Panjang dengan aman dan damai.
“Saya mewakili suku-suku yang ada (10 suku) menyatakan setelah kejadian itu hingga saat ini tidak ada masalah lagi masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram,” paparnya.
Begitu juga dikatakan H. Ridwan Hasan dari Lembaga Adat Melayu. Dijelaskannya bahwa melalui kebulatan tekat dan musyawarah dari para tokoh telah berhasil mencibtakan kondisi yang aman dan kondusif di Meranti sampai saat ini. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan semua perayaan dan hari besar berjalan dengan aman dan lancar.
Ketua MUI, Mustafa SAg juga menegaskan semua masalah sudah terselesaikan dan apa yang diutarakan oleh para tokoh adat, agama serta Pemkab Meranti merupakan fakta.
“Kondisi saat ini sudah solid, kesimpulannya masalah sudah jernih dan samakin menjernih kita berharap kondisi yang sudah baik ini jangan sampai kebali buruk, akibat ulah oknum lainnya yang ingin memperkeruh keadaan. Kita sepakat kejadian itu adalah cobaan yang dapat diambil hikmahnya,” jelas Ketua MUI.
Setelah mendengarkan keterangan dari Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, dan para tokoh agama, adat serta masyarakat. Akhirnya Komnas HAM menarik kesimpulan masalah Meranti berdarah telah tuntas dan dapat ditutup.
“Kami melihat ending dari kasus ini sangat baik, dan hasilnya akan kami jadikan sebagai acuan untuk menutup kasus ini,” ucap Johan.
Bahkan Komas HAM mengapresiasi semua pihak mulai dari Kepolisian, Pemda, Legislatif serta tokoh masyarakat yang secara bersama-sama telah berhasil menuntaskan kasus Meranti berdarah.
“Ini sebuah contoh penyelesaian kasus yang sangat baik dengan melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, cara ini dapat menjadi contoh penyelesaian kasus kedepan,” pungkas Johan Efendi.
Sekedar informasi, dalam pertemuan itu, Wakil Bupati H. Said Hasyim dan para tokoh masyarakat sengaja tidak mengulas masalah hukum yang diberikan terhadap pelaku oknum anggota kepolisian. Hal itu dianggap sudah diselesaikan oleh pengadilan dan internal kepolisian. Seperti diketahui dan marak diberitakan para pelaku telah diberikan sanksi setimpal dengan kesalahan yakni diberhentikan sebagai anggota kepolisian dan harus menjalani hukuman, bahkan para pejabat teras Polres Meranti yang dianggap tidak berhasil membina anggota telah dicopot dari jabatan dan dimutasikan. (Agus/adv)
