Jakarta, (puterariau.com)
Rahmat Bagja, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengkritk keras Pilkada langsung yang ternyata telah makin banyak memproduksi Kepala Daerah koruptor.
Padahal APBD dibebani biaya besar untuk penyelenggaraan Pilkada. Calon kepala daerah sendiri memerlukan dana besar untuk pencalonan serta menghidupkan struktur partai termasuk biaya untuk memelihara calon pemilih karena tidak semua pemilih setia. Kalau pun ada yang setia jumlahnya sangat sedikit yang memilih sesuai dengan pilihan hati nurani.
Dikarenakan biaya Pilkada langsung sangat mahal, Bawaslu minta jangan sampai muncul lagi pemungutan suara ulang, PSU, di masa mendatang.
Utamanya di pemilihan Gubenur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Propinsi Sumatera Utara yang daerahnya luas dan penduduknya padat.
"Pilkada harus berjalan, jujur adalah kuncinya," kata Rahmat Bagja saat bertemu dalam diskusi legislasi di Jakarta Selasa, beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, sesudah terpilih dan dilantik jadi Kepala Daerah agar jangan sampai kena OTT operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.
"Akan habis riwayatnya nanti. Apalagi publik senang sekali jika kepala daerah kena OTT oleh KPK," bebernya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto dalam forum yang sama, sedikit membedah pembiayaan calon Kepala Daerah yang harus dikeluarkan masing-masing calon Kepala Daerah yang tidak sama atau berbeda.
Di Jakarta memerlukan biaya triliunan. Di Jawa Tengah untuk menyiapkan 20 ribu saksi pemenangan di seluruh TPS memerlukan biaya Rp.75 Milyar, dan biaya kampanye se-Jawa Tengah diperlukan Rp.285 Milyar.
Biaya kampanye mahal sebagai konsekuensi Pilkada langsung dibenarkan oleh Ridwan Hisjam, Calon Gubenur Jawa Timur yang telah dua kali gagal mencalonkan diri saat berlangsung Pilkada di DPRD Propinsi Jatim dan Pilkada langsung di 10 tahun lalu.
"Pada Pilgub Jawa Timur yang akan datang masing masing calon harus menyiapkan dana Rp.500 milyar yang diperlukan untuk menghidupkan struktur partai di 700 Kecamatan di Jawa Timur, itu baru biaya minimal lho," ujarnya.
Dari pantauan Putera Riau di beberapa tempat. Banyak calon Kepala Daerah yang sudah memegang rekomendasi Partai. Dan sekarang ini sedang giat-giatnya konsolidasi mencari calon Wakil Kepala Daerah dengan persyaratan utama memiliki modal besar untuk membiayai Partai guna pembiayaan Pilkada.
"Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terdiri dari 40 Kecamatan misalnya, memerlukan biaya Rp.100 juta per Kecamatan agar kampanye
berlangsung efektif," kata sebuah sumber yang berasal dari struktur Partai menengah yang awalnya sempat mencalonkan kader internal Partai tapi kalah saat berlangsung Pilkada 10 tahun lalu yang sekarang memilih jadi Partai pengusung dalam Pilbub Bogor nanti.
Termasuk jelang Pilgub Jawa Timur tahun 2018 mendatang, tampak masing-masing Cagub disibukkan mencari sumber pembiayaan/pemodal atau bohir buat masing-masing calon. Mereka rata rata sudah punya pemodal atau bohir masing-masing.
Dengan alasan aset pribadi calon masih jauh dari mencukupi secara ideal, malah ada yang punya aset cuma hanya Rp.5 Milyar saja.
Tiga calon kuat Gubenur Jawa Timur yang terus bergulir meramaikan ruang publik yang makin menguat dilirik oleh pemilih yakni adalah Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Ridwan Hisjam anggota DPR RI dan Saefulloh Jusuf yang sekarang menjabat Wakil Gubenur Jawa Timur dua periode.
Puti Sukarno, kandidat Gubernur Jawa Barat
Sebaliknya di Propinsi Jawa Barat, posisi Puti Soekarnoputri calon Gubenur Satu satunya dari kalangan perempuan di Bumi Siliwangi masih sedang dalam posisi menunggu putusan rekomendasi dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.
Di Jabar, baliho Puti Soekarno sejak bulan Agustus lalu sudah bermunculan di seantero di Jawa Barat. Popularitas Puti belum banyak dikenal di Jabar.
Kabar terakhir Puti Soekarno akan dipertemukan dengan Dede Yusuf, mantan Wakil Gubenur Jawa Barat yang berasal dari Partai Demokrat.
Wacana ini terus berkembang di tengah masyarakat yang menuntut calon Kepala Daerah yang bersih dan dari kalangan muda.
Sementara Mulyadi Calon Gubenur Propinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra yang namanya dikenal sebagai pendatang baru, yang mendapat sokongan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Soebianto masih terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Jawa Barat dengan menggunakan bis besar untuk transportasi keluar masuk desa ke desa di Jawa Barat.
Sayed Abubakar Assegaf anggota DPR RI asal Riau senada mengatakan biaya Pilkada langsung di Propinsi Riau sama mahalnya. Paling tidak sama dengan di Jawa diperlukan modal Rp.350 milyar jika ingin menang di seluruh Kabupaten dan Kota se Riau.
"Saya sendiri tidak tertarik menjadi calon Gubenur Riau. Lebih bagus saya berada di DPR RI saja," katanya buka-bukaan belum lama ini pada Putera Riau.
Artinya Syamsurizal, Harris, Andi Rahman, Yopi, Syamsuar, Firdaus dan lainnya harus siap-siap cari uang paling sedikit sejumlah tersebut untuk bisa bertarung di Pilgub Riau. Jika menang itu tak jadi persoalan, seandainya kalah ? Gigit jari... Hehe. (erwin Kurai/beni/pr)
