Bukit Kerikil, (puterariau.com)
Undangan terbuka untuk masyarakat Desa Bukit Kerikil dalam dialog interaktif reses DPRD Bengkalis mendapatkan sambutan baik.
"Ini sangat berbeda dengan reses yang dilakukan seorang anggota DPRD Bengkalis asal desa Bukit Kerikil ini beberapa hari lalu, karena reses anggota berinisial JW asal Partai Nasdem tidak mau mengundang di seluruh wilayah desa kami dan kami tidak bisa menyampaikan keluhan," kata seorang warga yang minta jangan ditulis namanya.
"Beda dengan Ibu Aysah ini, nomor hapenya pun diberikan dan siap dihubungi, kalau Johan Wahyudi ditelpon aja susah" lanjutnya.
Dialog interaktif dengan masyarakat yang diadakan di halaman Puskesmas Dusun 3 Suka Mulya itu menanyakan masalah penting seperti antara lain : Mengapa Pjs Kades Bukit Kerikil Eko Sarwono sudah 3 tahun masih Pjs sedangkan merujuk Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 47 menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
Kemudian musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. Seterusnya Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
justify;">
Selanjutnya program status tanah rakyat di desa-desa untuk peningkatan ekonomi rakyat yang getol dilaksanakan Jokowi ternyata tidak juga dilaksanakan oleh Pjs Kades Eko Sarwono karena dalam musyawarah desa agar ada peta desa dan permohonan rakyat desa untuk sertifikasi tanah, ternyata tak kunjung diselesaikan oleh Eko Sarwono.
Apalagi Pjs Kades Eko Sarwono ternyata juga dilaporkan tentang pungli E-KTP di Polda Riau akhir tahun 2016, namun belum bisa disentuh yang berarti ada 'ketumpulan' hukum.
Seterusnya adalah proyek pemerataan energi listrik PLN di desa Bukit Kerikil juga dilaporkan ke Polda Riau karena ada dugaan NEPOTISME paman kandung Pjs Eko Sarwono. Kasus dilaporkan dalam pungli dan penipuan proyek PLN desa menyangkut carut marut harga dan sebagainya.
Anehnya rakyat juga dikenakan biaya pemotongan pohon untuk tiang dan jaringan listrik PLN desa yang baru masuk.
Ibu Hj Aysah dari anggota DPRD partai Golkar ini memberikan jawaban langsung pertanyaan masyarakat dan mempersilahkan memberikan surat kepadanya untuk mempersiapkan hearing di DPRD Bengkalis terhadap permasalahan permasalahan masyarakat Bukit Kerikil.
Untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat Bukit Kerikil, rombongan ibu Hj Aysah bersama Kepala UPTD Koperasi dan UMKM Bukit Batu Nani Mardiyanti, SH meninjau lokasi pertanian terpadu di jalan Pelajar Gang Cempedak Dusun 3 Suka Mulya.
Konsep pertanian terpadu tersebut didirikan oleh Laboratorium Kedaulatan Pangan Agribisnis Kerakyatan Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia ( Lab. KPAK PETANI) bersama Koperasi Hikmah Bunda.
Konsep pertanian terpadu tersebut diperlihatkan dengan terintegrasinya kolam ikan, ternak ayam, tanaman holtikultura dan pembuatan bank kompos untuk mengatasi tanah yang semakin menurun unsur haranya akibat pupuk anorganik di perkebunan sawit di Bukit Kerikil. (sahat MH)
