Tembilahan, (puterariau.com)
Fraksi Demokrat DPRD Inhil menduga bahwa banyak pengusaha besar di Inhil yang tidak membayar pajak sesuai ketentuannya. Hal itu ditegaskannya melihat realisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan keuangan daerah melalui pos dana bagi hasil pajak tahun 2016 yang tidak mengalami peningkatan.
"Fraksi Demokrat berpandangan, patut diduga adanya kemungkinan para pengusaha dan perusahaan besar di Inhil belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat M Sabit Bahar pada paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016, Senin lalu (5/9/2017).
Tidak hanya menyoroti soal tidak adanya peningkatan signifikan dari dana
realisasi pendapatan daerah, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Inhil 2016 sebesar Rp.132 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp.1,3 miliar dibandingkan dengan realisasi PAD APBD Inhil tahun 2015 dengan jumlah Rp131 miliar.
"Namun demikian peningkatan tersebut hanya setara dengan peningkatan pagu anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah yang pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.16 miliar. Sementara pada tahun 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp15 miliar," ulasnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Inhil 2016 sebesar Rp.7 miliar dikatakannya malah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 2015 yang sebesar Rp.11 miliar.
Padahal pada tahun anggaran 2016, dikatakannya telah dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp.17 miliar.
"Fraksi Demokrat mengajak semua pihak untuk sama-sama bekerja keras dalam meracik kue pembangunan daerah ini, agar masyarakat dapat menikmati kue pembangunan yang lebih banyak manisnya dan bukan yang hanya bikin kenyang perasaan sebagai perwujudan tanggungjawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini," ungkap M Sabit. (beni/adv)
