Bengkalis, (puterariau.com)
Sejak beberapa waktu terakhir, Kabupaten Bengkalis mengalami kemerosotan tajam dalam berbagai sendi kehidupan. Tak satu pun berani membantah bahwa kondisi negeri junjungan kali ini bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati pun tak mau.
Penyampaian aspirasi serta keluhan masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini menyampaikan sikap baik dari perspektif kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan persoalan hukum penuh carut marut. Visi dan misi Bupati Bengkalis terdapat banyak persoalan-persoalan yang hingga hari ini, memasuki waktu 1,6 tahun.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis belum terbukti sama sekali. Agaknya sibuk becekau saja antara Bupati dan Wakil, sehingga mengorbankan masyarakat banyak. Iye apa tidak ?
Selama kepemimpinan Bupati Amril Mukminin, apa yang telah dihasilkan untuk kemajuan daerah ? Apa yang dinikmati masyarakat ? Nihil kan ? Artinya, kepemimpinan Amril Mukminin dan Muhammad dinilai gagal dan tidak mampu memimpin daerah ini.
Mengenai ULP, seharusnya di bulan 8 ini sudah selesai proses lelang, akan tetapi masih banyak proyek yang masih diproses. Dampaknya ekonomi Bengkalis pun makin tak jelas dibawa kemana. Disebut orang awam daerah kaya, tapi tak jelas kaya itu letaknya dimana ? Masih tak jelas alokasi dana yang disalurkan untuk pembangunan daerah itu sendiri.
Seharusnya Bupati Bengkalis Amril memerintahkan oknum pejabat ULP agar segera digesa proses lelang. Seharusnya di bulan Agustus, seluruh paket lelang di ULP sudah selesai, sehingga perputaran uang atau serapan APBD sudah mencapai 70%.
"Namun fakta di lapangan, Bupati Bengkalis tidak mampu menjalankan amanah rakyat, mengelola APBD Kabupaten Bengkalis," ujar Yhofi pada Putera Riau.
Rakyat Bengkalis siap bergerak
Mengenai kesehatan, khususnya program pemerintah pusat BPJS sangat-sangat membuat masyarakat kesulitan. Seharusnya di bidang pelayanan kesehatan, Pemerintah memberikan solusi yang baik dan memberi kemudahan pada masyarakat.
Untuk pendidikan, banyak laporan ataupun keluhan masyarakat tentang penjualan buku siluman, pemotongan dan insentif MDA, pembangunan sekolah yang tidak layak, penerbitan ijazah yang dipalsukan oleh oknum dinas, lemahnya pengawasan guru didikan yang selalu melakukan pungli kepada siswa/siswi.
Yang paling hot adalah isu beredarnya Plt Kadisdik Bengkalis menjadi mafia proyek. Kadisdik Bengkalis terkesan hanya memikirkan pribadi, akibatnya dunia pendidikan dan para guru pun sudah tidak mempunyai etika lagi dalam mencari keuangan.
Disamping itu, pembangunan/fisik dan non fisik yang masing-masing dicatat sebagai DAK dan transfer Pemerintah Pusat dengan masing-masing anggaran sebesar Rp.100.894.558.000,00 dan Rp.203.501.522.000,00,.
Beberapa temuan audit BPK tahun 2015/2016 tentang realisasi penggunaan dan SPJ diragukan. Diduga DAK ini keras adanya masalah besar. Sampai saat ini, Pemkab Bengkalis maupun OPD bertimbun masalah baik dari Kepala Plt dan lain sebagainya.
Rakyat Tak Butuh Wakil Lagi Di Era Kekinian ?
Di ranah DPRD Bengkalis, yang tupoksinya menerima aspirasi masyarakat, seharusnya memberikan penegasan, mengajukan hak interpelasi atau mosi tidak percaya selama kepemimpinan Bupati Amril Mukminin.
Artinya, wakil rakyat sudah tak berguna lagi di negeri ini. Sibuk selfi-selfi dan kunker yang ujungnya ngabisin duit rakyat semata, namun aspirasi masyarakat tak pernah direalisasikan.
Apalagi dalam catatan yang ada, mayoritas anggota parlemen di Bengkalis adalah terindikasi kasus bansos yang menjerat Ketua, mantan Ketua, mantan Bupati, anggota dewan dan pejabat teras lainnya.
Pertanyaannya, masihkah wakil rakyat diperlukan lagi zaman kini ? Rasanya tentu banyak menjawab tak butuh, kecuali tim sukses dan orang-yang cari penghidupan di lingkungan parlemen.
"Sehingga kami massa/masyarakat Kabupaten Bengkalis mengambil sikap Gerakan Rakyat Kabupaten Bengkalis (GERAK) untuk menyampaikan tuntutan aksi damai sesuai dengan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Bengkalis," ujar Agam.
Agam, dalam hal ini diberikan mandat sebagai Ketua Kordinator aksi damai GERAK menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk turun pada hari Senin, (21/08/2017,) pukul 08.00 pagi di lapangan tugu untuk berpartisipasi serta mendukung menyampaikan keluhan dan aspirasi.
Menunggu proses dan laporan itu butuh lama, apalagi oknum di Pemerintah kita bekerja macam keong. Oleh karena itu diperlukan aksi massa untuk menunjukkan bahwa Bengkalis memang darurat politik.
Dengan adanya penggeledahan KPK di ruang lingkup Kantor Bupati serta ruang kerja Kabag Umum yaitu adik kandung Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Agam sangat mendukung dan apreasi kinerja KPK, terlebih-lebih terhadap keterlibatan oknum pejabat di Bengkalis.
Sebagaimana diketahui di Pemkab Bengkalis, yang saat ini nama Ricky tidak asing di kalangan kontraktor juga senter di dunia publik, makelar proyek, serta pengatur pemenang lelang, dan setoran 25% untuk pemenang lelang. (pr.doc/rls)
