Sekdakab Inhil Terima Lencana Melati Pramuka

Posted by On Saturday, August 18, 2018


Tembilahan, (PR Inhil)

Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Inhil menerima Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Sabtu (18/8/2018).

Penyerahan Lencana Melati dilakukan pada rangkaian Apel Besar Peringatan Hari Pramuka Ke-57 Gerakan Pramuka Inhil di lapangan upacara Gajah Mada, Tembilahan.

Lencana Melati merupakan sebuah lencana jasa, diberikan sebagai tanda penghargaan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasa dan pengabdian yang Iebih besar bagi kepentingan Gerakan Pramuka.

Sebagai salah satu penerima Lencana Melati, Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Inhil, H Said Syarifuddin mengatakan, penghargaan yang Dia terima tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran Gerakan Pramuka Inhil dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Saya sangat berterima kasih kepada Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab. Terima kasih juga Saya ucapkan kepada Kamabicab Inhil yang telah memberikan kepercayaan kepada Saya mewakili Beliau di kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang," ujar H Said Syarifuddin.

Perolehan tanda jasa tersebut ternyata tidak membuat H Said Syarifuddin berpuas diri. Dia bertekad untuk terus melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Gerakan Pramuka, khususnya Gerakan Pramuka Inhil kedepan.

Bahkan, hal yang lebih mulia, ia juga memberikan saran kepada para anggota Gerakan Pramuka Inhil dewasa untuk terus melakukan pembinaan terhadap adik-adik anggota pramuka agar kelak mampu meraih tanda jasa prestisius serupa.

"Teruslah lakukan pembinaan. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, Gerakan Pramuka itu sudah teruji dari sisi kualitas. Jalankan program-program yang dapat mengembangkan diri pribadi maupun organisasi," tandas H Said Syarifuddin. (beni/adv)

GNCP Riau Dukung LAM Riau Tepung Tawar Sandiaga Uno

Posted by On Saturday, August 18, 2018


Pekanbaru,  (puterariau.com)

Dengan jemputan yang dilakukan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abu Bakar dan jajaran sekaligus bersilaturrahim dengan Cawapres SANDI SALAHUDDIN UNO baru-baru ini. 

Sandiaga Uno dalam videonya mengatakan telah menerima undangan dan sedang diatur jadwalnya untuk bisa berkunjung ke Pekanbaru bersama petinggi-petinggi LAM.

Dalam video itu, Sandiaga Uno menceritakan tentang dirinya yang pernah tinggal di Riau. "Ini (Riau) seperti rumah saya sendiri, tanah kelahiran, tumpah darah. Saya pernah tinggal di Kecamatan Rumbai (Pekanbaru) , dan ayah saya pensiun di Duri (Bengkalis)," kata Sandiaga. 

"Saya ingin memotivasi agar Riau tumbuh ekonominya dan insfrastruktur terbangun. Jalan-jalan diperbaiki, dan dibuka lapangan kerja. Membuka peluang untuk start up enterpreuneur juga harga-harga terjangkau buat emak-emak. The power of emak-emak. Yang sekarang secara aktif meenginginkan harga-harga terjangkau," lanjut Sandiaga Uno. 

Sekretarias Gerakan Nasional Cinta Prabowo ( GNCP) Riau, Fadila Saputra menyambut baik dan mendukung LAM Riau untuk memberikan suatu penghormatan kepada Sandiaga Uno melalui Tepung Tawar. Sandiaga Uno merupakan Putera Riau kelahiran Rumbai, yang kemudian bersama orangtuanya (Henk Uno & Mien Uno) juga pernah cukup lama tinggal di Dumai dan Duri.

Kita berharap Sandiaga diizinkan Allah SWT menjadi Wakil presiden RI, karena tentu daerah kelahirannya dapat menjadi perhatian khusus. 

"Kita dari GNCP siap mengawal Sandiaga Uno ketika ke Provinsi Riau," ujarnya mantap. (tamba)

GNCP Riau Bentuk Kepengurusan 12 Kabupaten/Kota Untuk Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Posted by On Saturday, August 18, 2018

Pekanbaru,  (puterariau.com)

Relawan GNCP DPD Riau mengadakan rapat rapat pada Kamis,16 Agustus 2018 di Kantor Sekretariat bersama Jalan Kereta Api Ujung Pekanbaru dalam mensolidkan kembali serta memfinalkan pembentukan Korwil & Korlap GNCP 12 Kab/Kota di Provinsi Riau.

Menurut Ketua Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP) Provinsi Riau mengatakan bahwa hasil pertemuan yang telah disepakati dengan mengutamakan musyawarah bersama. Dan telah melalui dasar pertimbangan di beberapa faktor situasi atau pun kondisi, maka dari hasil tersebut telah diambil keputusan final dan mengikat tentang kepengurusan GNCP Prov. Riau dengan Korda di masing-masong Kabupaten/Kota.

Kemudian, untuk mengkoordinir 12 Kabupaten ditunjuk Tengku Amri sebagai Ketua. Korda Pekanbaru Arismanto, Kampar Hajri, Inhil Alex, Rohil Ibu Rimba, Rohul, Ali Imran, Bengkalis Junaidi, Siak Boyan, Pelalawan Tengku S, Inhu Romi, Kuansing Asmadi, Dumai Firmansyah dan Meranti Zai.

Dikatakan Roni lagi, pembentukan 12 Kabupaten/Kota dilakukan atas intruksi Ketua Umum, Bapak Aris, sebab akan diSK-kan secara nasional oleh Prabowo Subianto.

"Insya Allah, saya dalam minggu depan ke Jakarta membawa kepengurusan GNCP Riau ini untuk dibuat SK secara nasional,  semoga dengan telah dibentuknya 12 Kabupaten/Kota ini maka akan lebih memperkuat dan memperluas jaringan GNCP d masing2 daerah dan desa serta berkontribusi untuk hasil yang lebih optimal bagi pemenangan Bpk PRABOWO-SANDIAGA UNO menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik indonesia tahun 2019", tutup Roni Mahendra. (eka)

PWRI Riau Lakukan Penggalangan Dana Untuk Korban Gempa Di Lombok

Posted by On Thursday, August 16, 2018


Pekanbaru,  (puterariau.com)

Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Riau melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dilanda musibah gempa bumi berkekuatan 7 SR pada Minggu lalu (5/8/2018).

Penggalangan donasi bantuan itu dilakukan di bawah koordinasi DPD PWRI Riau melalui Bank Rakyat Indonesia. 

Menurut Ketua DPD PWRI Riau, Hj. Raja Susi Dewi Yanti SS MM, penggalangan bantuan tersebut sudah mulai dilakukan di hari ini. Posko penggalangan dana Peduli Umat Bencana Gempa di Lombok di Kantor DPD PWRI Riau, Jalan Hang Tuah No 69 Sail, Pekanbaru.

"Kita berkordinasi dengan beberapa instansi dan juga pihak swasta," kata Raja Susi saat dikonfirmasi Putera Riau saat acara pembukaan posko penggalangan dana Gempa Lombok, Rabu lalu (15/8/2018).

Raja Susi mengatakan bahwa pada prinsipnya semua tahu, bahwa Lombok, NTB baru saja diguncang gempa yang lumayan dahsyat. Oleh karenanya, sebagai sesama anak bangsa, sudah sepatutnya  berbagai pihak mengulurkan tangan memberi bantuan dan salah satunya hari ini sebagai wujud kepedulian, DPD PWRI Riau melakukan penggalangan dana.

"Saya pikir secara universal kita hidup di bumi yang sama. Ketika ada yang terkena musibah, kita wajib untuk saling membantunya," kata Raja Susi.

Bantuan yang akan digalang ini, tidak hanya berupa dana saja, melainkan sembako, pakaian dan perlengkap lainnya yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara di Lombok.

"Saat ini kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Riau untuk turut serta membantu saudara-saudara kita di Lombok. Setelah bantuan ini nanti terkumpul, akan kita serahkan kepada pihak berwenang di Lombok," ungkap Raja Susi.

Penyaluran dana bisa langsung mendatangi Posko penggalangan dana Gempa Lombok di Kantor DPD PWRI Riau atau menghubungi panitia di nomor hp. 0823-8753-6003 atau ke nomor hp. 0812-7736-1440. Bantuan kita sangat diharapkan mereka yang saat ini terkena musibah. (fadil) 

Aliansi Masyarakat Adat Laporkan Kasus Penjualan Tanah Aset Desa Segamai Ke Polres Pelalawan

Posted by On Thursday, August 16, 2018


Pangkalan Kerinci, (puterariau.com)

Aliansi Masyarakat Adat dan Mahasiswa Peduli Segamai (AMA-MPS) melaporkan kasus penjualan tanah aset Desa Segamai ke Polres Pelalawan, Kamis (19/07/2018) yang didampingi oleh Fery Sapma SH dari Pusat Advokasi Bantuan Hukum Riau.

Kasus penjualan tanah aset desa ini terbongkar pada bulan April 2018 lalu, dan sudah berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk mempertahankan lahan tersebut, sehingga masyarakat melaporkan kasus ini ke Polres Pelalawan. 

"Kita mengetahui bahwa lahan aset desa Segamai itu dijual pada 28/04/2018 lalu, sudah banyak upaya kita lakukan untuk mempertahankan lahan tersebut. Kita juga pernah duduk terhadap pihak terkait untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasil. Sampai akhirnya kami melaporkan kasus ini kepada Kapolres Pelalawan," ujar Kordinator Lapangan (KORLAP), Endri Lafranpane pada Kamis (16/08).

Sementara itu ia mengapresiasi Kapolres Pelalawan yang tanggap. "Kita juga sangat apresiasi kepada Kapolres Pelalawan yang cepat tanggap terkait kasus ini. Pihak yang terlibat dalam penjualan lahan tersebut pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres Pelalawan pada Senin 13/08/2018 dan kita masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut," ujarnya. 

Senada juga disampaikan oleh pengacara dari Pusat Advokasi Bantuan Hukum Riau Ferry Sapma SH yang dikonfirmasi Putera Riau sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Pelalawan.

"Kita sangat apresiasi terhadap kinerja aparat Polres Pelalawan yang merespons cepat laporan kita terkait penjualan tanah aset desa Segamai dengan telah dipanggil dan diperiksanya pihak-pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan ini. Mudah-mudahan akan terungkap siapa aktor di balik ini, dan kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas," pungkas Feri yang enerjik ini. (beni/pr)

Meski Mewah, Bupati Kuansing 'Enggan' Tempati Rumah Dinas Baru Karena Masih Banyak Hantu ?

Posted by On Tuesday, August 14, 2018


Taluk Kuantan, (PR Kuansing)

Sangat disayangkan jika rumah dinas Bupati  Kuansing sampai hari ini masih dibiarkan 'menyendiri' alias tidak tempati. Walau telah menghabiskan puluhan miliar uang rakyat, bangunan itu tetap tak terpakai.

"Padahal selalu diperbaiki, saya sebagai masyarakat merasa heran dan bertanya-tanya. Kenapa Bupati tidak menempati rumah dinasnya padahal 2017 silam sudah  dianggarkan lagi untuk rehabilitasi rumah dinas tersebut," ujar Efri (37), warga Sinambek pada Senin (13/08/2018).

Disebutkan bahwa Pemkab pandainya membuat anggaran uang keluar saja tanpa bisa memperhatikan manfaat bagi rakyat. Terkesan bahwa seluruh kegiatan pembangunan selama ini hanya buang-buang duit rakyat semata tanpa dipikirkan siapa yang menikmatinya.

Bupati Kuansing, H. Mursini yang dikonfirmasi beberapa waktu terkait adanya desakan masyarakat untuk menempati rumah dinas tersebut menjawab sekenanya saja. "Kan bangunan tersebut tidak mengganggu, tidak merusak dan tidak merugikan negara," ujarnya singkat tanpa ada simpati bahwa keberadaan proyek rumah itulah yang menyebabkan Kuasing collaps beberapa waktu lalu.

Di lain pihak, Dian, warga Sei Jering berkomentar bahwa rumah dinas Bupati ini dibangun dari anggaran rakyat dan sudah jelas merugikan negara. "Seharusnya rumah dinas ini ditempati, kalau tidak untuk apa dibangun," ujarnya kesal.

Sementara itu, Wahyu, warga Baserah meyakini bahwa Bupati Mursini takut jika pindah ke rumah dinas baru yang diduga berhantu. "Apalagi rumah dinas itu proyek pemerintah, tak pakai semah dan doa selamat, sehingga Bupati takut rumah itu masih ada hantunya," ujarnya berargumen.

Apalagi selama ini, warga di Kuansing masih percaya pada yang ghaib termasuk Bupati sekali pun. "Tentu beliau takuik, hantu ma...," celetuk Wahyu sembari menjelaskan beberapa asumsi lainnya. (roder/lidia)

Peristiwa 1,9 Miliar Coreng Wajah Bengkalis, Publik Minta KPK Jangan '86'

Posted by On Tuesday, August 14, 2018


Bengkalis, (puterariau.com)

Masyarakat Kabupaten Bengkalis sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi awal Juni lalu, tepatnya Jumat, 1 Juni 2018 yang merupakan pukulan telak bagi negeri yang kaya raya tapi miskin ini. Sejumlah tokoh mulai bermunculan terkait penyitaan uang 1,9 miliar di rumah dinas Bupati Bengkalis ini, yang intinya mereka berharap jangan ada unsur '86' dalam pengungkapannya. 

Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh muda Bengkalis, Syahrozie SH terkait peristiwa memalukan tersebut. "Soalnya kita semua sama sekali tidak menyangka akan hal itu. Tapi kenyataannya lain, justeru KPK menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada sesuatu di rumah dinas Bupati Bengkalis," katanya.

Peristiwa hari itu langsung terpublikasi seketika yang membuat masyarakat sontak kaget mendengar KPK menemukan uang senilai Rp 1,9 miliar di rumah dinas Bupati. Uang tersebut tak jelas halal atau haram cara memperolehnya, namun yang pasti saat ini halal haram itu tetap digas bagi siapapun dia. 

Ia juga mengatakan bahwa semua masyarakat ketika itu langsung berfikir bahwa Bupati Amril mukminin ditangkap. Namun kenyataannya tidak sama sekali, yang ada hanyalah sebatas temuan dan penyitaan oleh Komisi anti rasuah itu di kediaman dinas Bupati.

Sekarang ini  semuanya dinilai masih misteri, walaupun juru bicara KPK Febri Diyansah beberapa waktu yang lalu telah mengatakan uang senilai Rp 1.9 miliar itu resmi menjadi sitaan pihaknya, tetap saja dipandang dramatis karena tidak dipastikan unsur pidananya.

"Soalnya animo masyarakat hari ini tidak hanya menginginkan sekedar informasi sitaan uang saja, yang paling utamanya kepastian hukum uang itu dan pemiliknya dari KPK, karena masyarakat merasa terluka dan malu dengan peristiwa waktu itu hingga kini," kata pria yang akrab disapa Ozie ini.

Untuk mengobati rasa terluka dan rasa malu itu, kata Ozie, ia berharap kepada KPK untuk segera memastikannya dengan keputusan yang mengikat, benarkah uang Rp 1.9 Miliar itu disita karena adanya perbuatan salah atau tidaknya secara hukum itu saja.

"Jika benar bersalah, maka kita minta KPK untuk segera lakukan penetapan secara hukum terhadap Bupati Amril mukminin, sebaliknya jika tidak benar maka bebaskan yang bersangkutan dari persoalan hukum itu, dan KPK juga wajib membersihkan nama baik Bupati agar tidak tercoreng nama baik negeri ini sekaligus semuanya terhindar dari prasangka dan penilaian negatif yang mencemarkan nama Kabupaten Bengkalis secara umum," ujarnya.

Intinya, kata Ozie, selaku masyarakat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja melainkan hal besar yang harus jelas dan pasti atas tindakan hukumnya. 

"Semua karena hukum dan demi hukum, ditempatkan sama bagi siapapun yang terbukti bersalah juga tidak tebang pilih dalam penanganannya," pinta Ozie. (novri/pr/rl)